Netral English Netral Mandarin
15:27wib
Amerika Serikat mengimbau warganya untuk tidak bepergian ke Indonesia karena angka penularan infeksi virus corona (Covid-19) yang dinilai tinggi dan kemungkinan adanya serangan teror. Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di RSD Wisma Atlet mulai mengalami peningkatan pada 3-4 pekan pasca-Lebaran. BOR RS sudah mencapai 75,19 persen.
Sentil Jokowi, Andi Arief: Selamat Datang TWK, Doktrin Baru Ala Orba...

Selasa, 18-Mei-2021 23:35

Andi Arief
Foto : Twitter
Andi Arief
11

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kepala Bappilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief, mengomentari polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK sebagai syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

TWK yang berujung pada penonaktifan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya itu, dinilai Andi Arief sebagai  'doktrin baru' ala orde baru (Orba).

Andi juga 'menyentil' Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pada Senin (17/5/2021) kemarin membuat pernyataan mengenai 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Menurutnya, sikap Presiden Jokowi itu sebagai bentuk 'peresmian' TWK dengan memanfaatkan kisruh yang terjadi di KPK.

"Selamat datang test wawasan kebangsaan, doktrin baru ala Orba dengan bentuk lain," tulis Andi di akun Twitternya, Selasa (18/5/2021).

"Kemarin siang diresmikan Presiden Jokowi yang memanfaatkan kisruh KPK. Masuk Pak Eko," cuit @Andiarief_.

Sebelumnya, Presiden Jokowi angkat bicara terkait 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tidak lolos TWK untuk alih status menjadi ASN.

Presiden mengatakan, KPK harus memiliki sumber daya manusia terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Karena itulah, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

Namun demikian, Jokowi meminta agar  hasil TWK itu hendaknya tidak dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes.

"Terkait hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK, hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan, baik terhadap individu maupun institusi KPK," kata Jokowi, Senin (17/5/2021).

"Kendati demikian, hasil tes tersebut hendaknya tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes," sambungnya.

Presiden menambahkan, kalau 75 pegawai KPK itu dianggap ada kekurangan dalam tes tersebut, maka masih ada peluang untuk memperbaikinya melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

Lebih jauh, Jokowi mengaku sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK, bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

"Saya minta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN, untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes, dengan prinsip-prinsip sebagaimana saya sampaikan tadi," pungkasnya.

Diketahui, penonaktifan 75 pegawai KPK itu berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. Surat tersebut berisi tentang penetapan keputusan pimpinan KPK atas hasil asesmen TWK yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

Dalam SK itu, pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung sampai ada keputusan lebih lanjut.

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani