Netral English Netral Mandarin
09:06wib
Pemerintah akan mengubah tata laksana penggunaan obat untuk para pasien Covid-19 guna mengantisipasi virus corona varian Delta berdasarkan usulan lima organisasi profesi kedokteran. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di sejumlah wilayah kabupaten/kota tertentu mulai 3 hingga 9 Agustus 2021.
Sentil Sri Mulyani Soal Kebocoran Draft RUU Pajak Sembako, SD: Tak Ada Istilah Bocor Buat Informasi Publik

Minggu, 13-Juni-2021 12:45

Menteri Keuangan Sri Mulyani
Foto : Istimewa
Menteri Keuangan Sri Mulyani
9

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mantan Seketaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mempertanyakan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait pernyataan bocornya draft RUU sembako-sekolah.

Menurut Said tak ada istilah kebocoran informasi tentang kebijakan publik. Sebab, setiap rumusan kebijakan harus melibatkan publik itu sendiri.

"Pertama, tidak ada istilah kebocoran informasi ttg kebijakan publik karena setiap perumusan kebijakan publik harus melibatkan publik dalam proses perumusan," tulisnya seperti dilansir akun resmi twitternya, Minggu (13/6/2021).

Said menambahkan kalau kebijakan publik yang sudah diputuskan wajib dibuka ke publik. "Kedua, setiap kebijakan publik yg sudah diputuskan wajib dibuka ke publik sesuai UU KIP," tulisnya lagi.

Rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sembako dan sekolah ini menjadi ramai diperbincangkan. Setelah bocornya draft RUU Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Sri Mulyani menyampaikan jika rencana itu sudah dibahas dalam rapat paripurna DPR RI.

Dia menyayangkan bocornya draft ini ke masyarakat. Menurutnya sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk membahas hal tersebut. Pemerintah sekarang fokus untuk pemulihan ekonomi.

"Mengenai masalah PPN, mungkin Komisi XI juga memahami kita menyampaikan RUU KUP yang sampai hari ini belum disampaikan, dibacakan di paripurna. Kami tentu dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena ini dokumen publik yang kami sampaikan pada DPR melalui Surat Presiden,"kata dia. Seperti dikutip detik.com

Sri Mulyani mengaku kikuk dengan situasi ini. "Ini memang situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga sehingga kami tidak dalam posisi untuk bisa menjelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan kita, yang keluar sepotong-sepotong yang kemudian di-blow up dan seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak bahkan mempertimbangkan situasi hari ini," jelasnya. 

Reporter : PD Djuarno
Editor : Wahyu Praditya P