Netral English Netral Mandarin
07:19wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Sepaham Dengan PKS, Musni: Sebaiknya Kita Tolak Pemindahan Ibu Kota Negara

Minggu, 03-Oktober-2021 21:00

Musni Umar
Foto : Istimewa
Musni Umar
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sosiolog Musni Umar berpendapat, rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) sebaiknya ditolak karena tidak ada urgensinya.

Hal tersebut disampaikan Musni mengomentari sikap Fraksi PKS DPR menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) yang diajukan oleh Pemerintah. Musni sepaham dengan sikap PKS.

"Sebaiknya kita tolak pemindahan ibukota negara. Tidak ada urgensinya. Dengan penolakan tersebut berarti kita menolak RUU Pemindahan Ibukota Negara," tulis Musni di akun Twitternya, Minggu (3/10/2021).

Sebelumnya diberitakan, Fraksi PKS di DPR menolak dengan tegas RUU IKN yang diajukan oleh Pemerintah. Pasalnya, PKS berpendapat, masyarakat luas perlu mengetahui secara rinci alasan yang menjadi pertimbangan pemindahan Ibu Kota Negara ini beserta konsekuensinya.

“Banyaknya pertanyaan yang muncul di masyarakat membuktikan bahwa persiapan Pemerintah dalam menyusun naskah akademik dan RUU IKN tidak melibatkan partisipasi masyarakat,” kata Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS,Suryadi Jaya Purnama (SJP) dalam keterangannya, Sabtu (2/10/2021).

Menurut SJP, tidak adanya diskusi publik yang dilakukan dalam penyusunan naskah akademik RUU IKN menyebabkan beberapa pakar mempertanyakan dan menyampaikan pendapatnya melalui berbagai media dan berharap adanya ruang untuk berdiskusi terkait wacana pemindahan Ibu Kota Negara ini.

“Hal ini merupakan sesuatu yang wajar sebab pemindahan Ibu Kota Negara ini tentunya bukan tanpa resiko, baik itu dari segi pembiayaan maupun dari sisi pemilihan lokasinya yang belum tentu bebas bencana,” ujarnya.

Terkait adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini, ungkap SJP, disebutkan dalam Pasal 96 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan baik tertulis dan/ataupun lisan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan.

“Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi," papar Anggota Fraksi PKS Asal NTB ini.

"Hal ini pun ditegaskan pula dalam lampiran UU No.12 Tahun 2011 terkait sistematika Naskah Akademik dimana disebutkan bahwa salah satu metoda penyusunan naskah akademik adalah dengan menggunakan metoda yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder yang dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat,” jelasnya.

Oleh sebab itu, SJP menegaskan, Fraksi PKS menolak pembahasan RUU IKN karena proses penyusunannya yang tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat luas.

“Apalagi di saat pandemi yang masih belum usai ini, sudah barang tentu perhatian masyarakat lebih tertuju pada pemulihan ekonomi dan kesehatan. Seharusnya Pemerintah membersamai masyarakat dalam penanganan pandemi ini,” terangnya.

Jangan sampai, lanjut SJP, kurangnya diskusi publik akibat masih berlangsungnya pandemi kemudian menyebabkan Naskah Akademik dan RUU yang dibuat menjadi tidak berkualitas.

“Hal ini bercermin pada pengalaman saat pembahasan UU Cipta Kerja, dimana naskah akademik yang diberikan minim penjelasan dan tidak berkualitas, masyarakat luas tidak dilibatkan serta pembahasannya dilakukan dengan sangat terburu-buru sehingga banyak kesalahan disana-sini, yang akibatnya menimbulkan kontroversi dan bahkan langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, pemerintah menyerahkan surat presiden (Supres) terkait Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) ke DPR pada Rabu (29/9/2021).

Surpres tersebut diantar langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Suharso Monoarfa.

Surpres tersebut diterima langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani di ruang pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Puan didampingi oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

RUU Ibu Kota Negara ini terdiri dari 34 pasal dan 9 bab yang berisi visi ibu kota negara, pengorganisasian, penggunaan, hingga pembiayaannya.

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wahyu Praditya P