Netral English Netral Mandarin
12:41wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Serius Ibu Kota Pindah? Mustofa: 'Jualan' Ide Besar di Negeri Ini Jadi Marak sejak Ide Esemka Diluncurkan

Kamis, 14-Oktober-2021 15:50

Ilustrasi mobil Esemka dan Presiden Joko Widodo
Foto : Carvaganza
Ilustrasi mobil Esemka dan Presiden Joko Widodo
5

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politikus Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya menanggapi ide besar pemindahan ibu kota yang dalam pandangan Presiden Joko Widodo membutuhkan waktu belasan tahun. 

“'Jualan' ide-ide besar di negeri ini jadi marak, sejak ide Esemka diluncurkan. Tapi hasilnya, tidak  sebesar omongan besarnya. Fenomena ini menular terus menerus hingga skrg. Perihatin!” cuit Mustofa Nahrawardaya, Kamis 14 Oktober 2021.

Pernyataan Mustofa disampaikan saat mengomentari cuitan Budiman Sudjatmiko. 

“Mengikuti penjelasan @andrinof_a_ch, orang yg pertama kali (seingat saya) yg meriset ttg perlunya Indonesia punya ibu kota negara baru. Konseptual seperti biasa. Dan siap juga utk dikritisi,” kata Budiman sambil membagikan tautan video di Channel Youtube.

Sementara sebelumnya,  Presiden Joko Widodo memastikan bahwa proyek pembangunan ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan terus berjalan. 

Jokowi menyampaikan hal itu saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/9/2021). 

"Disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan pembangunan ibu kota baru yang perencanaanya akan terus dilaksanakan," kata Menko Airlangga usai pertemuan. 

Airlangga mengatakan, saat ini pemerintah dan DPR tengah menyiapkan undang-undang terkait ibu kota negara baru. Meski rencana proyek tersebut dipastikan terus berjalan, kata Airlangga, pemindahan ibu kota butuh waktu yang tidak sebentar. 

"Pengembangan ini akan dilakukan dalam 15 tahun sampai 20 tahun ke depan," ujarnya seperti dinukil Kompas.com.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Wahyu Praditya P