3
Netral English Netral Mandarin
08:38 wib
Apple dikabarkan akan meluncurkan iPhone 13 dengan opsi penyimpanan hingga 1TB. Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka keran investasi pada industri minuman keras (miras) mengandung alkohol, minuman mengandung alkohol anggur, dan minuman mengandung malt.
Sesalkan Langkah AHY Mengirim Surat ke Presiden, TPDI: Tidak pada Tempatnya

Kamis, 04-Februari-2021 11:30

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus
Foto : Netralnews.com/Adiel Manafe
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengkritik langkah Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta klarifikasi dan konfirmasi tentang adanya dugaan keterlibatan pejabat di lingkaran Istana dalam gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan PD.

Petrus berpendapat, apa yang dilakukan AHY itu tidak pada tempatnya karena Presiden dan pejabat lingkaran Istana bukan organ PD dan bukan organ mahkamah partai politik di PD.

"Kita patut sesalkan sikap Ketua Umum PD AHY, karena tidak pada tempatnya mengirim surat kepada Presiden Jokowi meminta klarifikasi dan konfirmasi, tentang dugaan keterlibatan pejabat di lingkaran Istana dalam gerakan pengambilalihan kepemimpinan PD, karena Presiden dan pejabat lingkaran Istana bukan organ PD dan bukan organ Mahkamah Partai Politik di PD," kata Petrus dalam keterangan tertulisnya yang diterima netralnews.com, Kamis (4/2/2021). 

Petrus menjelaskan, menurut UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Parpol maupun AD/ART PD, bahwa Mahkamah Partai Politik merupakan organ Yudikatif Partai Politik yang menyelenggarakan kekuasaan Yudikatif Partai, dengan wewenang menyelesaikan perselisihan partai politik, menyangkut kepengurusan partai politik, yang putusannya bersifat final dan mengikat, karena itu bukan wewenang seorang ketua umum partai.

"Secara hukum, AHY seharusnya menyerahkan persoalan beberapa kader dan fungsionaris PD yang diduga melakukan gerakan merebut paksa Partai Demokrat, kepada Mahkamah Partai PD selaku organ yudikatif Partai dan selanjutnya Mahkamah Partai Politiklah yang melaksanakan tugas penyelidikan dan meminta klarifikasi kepada semua pihak, karena itu bukanlah tugas AHY, Ketua Umum PD," jelasnya. 

Sebelumnya, AHY mengungkapkan adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Menurutnya, upaya 'mengkudeta' kepemimpinan PD ini dilakukan secara sistematis oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yakni pejabat pemerintahan di lingkaran dekat Presiden Jokowi. 

Dijelaskan AHY, ada lima orang pelaku dibalik gerakan ini, yakni 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan. 

Bahkan, putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyebut bahwa berdasarkan informasi yang diterima, gerakan itu sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi. 

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY dalam konferensi persnya, Senin (1/2/2021).

Karenanya, AHY mengaku telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran berita itu. "Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," jelasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati