Netral English Netral Mandarin
banner paskah
23:17wib
Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. Kebijakan ini diperpanjang selama 14 hari, terhitung sejak 20 April. Komite Eksekutif UEFA meresmikan format baru untuk kompetisi Liga Champions yang akan mulai digunakan pada musim 2024/2025.
Setahun Pandemi di Indonesia, Legislator PKS: Pemimpin Bingung, Rakyat Jadi Korban

Kamis, 04-Maret-2021 12:40

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Netty Prasetiyani
Foto : DPR
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Netty Prasetiyani
35

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sudah setahun pandemi virus corona (Covid-19) menyerang Indonesia. Sejak Pemerintah mengumumkan kasus pertama pada (2/3/2020) lalu, hingga kini penularan Covid-19 masih sulit dikendalikan. Jumlah kasus positif terus bertambah dan belum ada tanda-tanda pandemi ini akan berakhir dalam waktu dekat. 

Terkait hal itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Netty Prasetiyani berpendapat, refleksi dan evaluasi besar harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat capaian kasus itu bukan sekadar angka tanpa makna. Akan tetapi, efek dari rangkaian statement, kebijakan, anggaran dan polemik yang dilakukan pemerintah berdampak langsung pada rakyat. 

“Sudahkah langkah pemerintah tepat selama ini? Saatnya periksa kembali peta jalan penanganan pandemi Covid-19, jangan malah mengendurkan langkah. Pemerintah bingung, justru rakyat yang jadi korban,” kata Netty dalam siaran persnya, Rabu (3/3/2021).

Berdasarkan data Pemerintah per Selasa (2/3/2021), total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1.347.026 kasus. Dari data itu,1.160.863 orang dinyatakan sembuh dan kasus aktif 149.645 orang. Sementara jumlah pasien meninggal dunia akibat Covid-19 sebanyak 36.518 orang.

“Mereka adalah rakyat yang menjadi korban, yang seharusnya dilindungi segenap jiwa dan raganya oleh pemerintah sebagaimana amanat konstitusi. Jangan pernah abai tentang hal ini, terlebih lagi sudah terdapat mutasi Covid-19  di Indonesia,” ujar Netty.

Lebih lanjut, Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR ini memberi lima catatan penting atas satu tahun pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Pertama, keseriusan untuk memperbaiki tata kelola komunikasi publik. "Cuitan, seloroh, dan canda yang dilakukan oleh para menteri dan pejabat pemerintah tidak terjadi lagi dalam kebijakan apapun, apalagi dalam konteks bencana," ucap dia. 

Kedua, soal kebijakan tracing, testing, dan treatment (3T) dan kesiapsiagaan penanganan kesehatan. Ia menyebut, Pemerintah harus memperbaiki dan meningkatkan sistem dan kapasitas 3T yang sudah dilakukan selama ini. Pastikan penggunaan alat test yang standar untuk mendapatkan hasil akurat. Selanjutnya, pemerintah menginformasikan sudah memeriksa 10.868.049 spesimen dari 7.243.182 orang yang diambil sampelnya.

“Jika mengambil standar WHO yang mengharuskan tracing paling tidak 30 orang tiap 1 kasus positif, seharusnya dari 1,347 juta kasus positif setidaknya sejumlah 30 juta orang yang harus diperiksa dan dites,” terangnya.

Ketiga, yakni skema kolaborasi yang mesti optimal dengan berbagai pihak. "Pandemi ini harus dilakukan dengan semangat kolaborasi antara semua pihak secara simultan, baik pemerintah, industri, akademisi, media, dan masyarakat," imbuhnya. 

Keempat, lanjut Netty, Pemerintah juga harus memastikan penggunaan anggaran penanganan pandemi ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbebas dari perilaku koruptif.

“Aparat penegak hukum harus in charge mengawasi setiap prosesnya dan mengadili dengan tegas pihak yang melanggar,” tegas Netty.

Kelima, ia mengatakan, terkait vaksinasi, pemerintah harus berpedoman pada peta jalan vaksinasi yang sudah disepakati, jangan sampai melakukan tindakan di luar ketentuan dan kewenangan tanpa dikomunikasikan sebelumnya dengan berbagai pihak termasuk DPR.

“Jangan sampai target herd immunity gagal karena ada faktor lain dalam pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi," tutup Netty.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati