Netral English Netral Mandarin
15:41 wib
Tersiar informasi bahwa Kejaksaan Agung memeriksa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan karena adanya unrealized loss investasi. Dibalik suksess harum bumbu masak mi instan indomie ternyata ada Hj Nunuk Nuraini yang kemarin, Rabu, (27/1/2021), tutup usia.
Setuju Pernyataan Megawati, RH Seret Stafsus Milenial: Perlu Didengar Jokowi

Jumat, 30-Oktober-2020 08:44

Foto :
11

 

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun angkat bicara terkait pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

 



Megawati meminta pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memanjakan generasi milenial. Selain itu, Megawati juga mempertanyakan sumbangsih generasi milenial pada bangsa dan negara. 

 

"Soal milenial perlu didengar Presiden Jokowi. Kita ingat awal pemerintahan Presiden Jokowi membanggakan milenial," kata Refly di kanal Youtubenya, Jumat (30/10/2020).

 

Jokowi membanggakan anak milenial yang memiliki prestasi, misalnya di start up dan kemampuan di bidang teknologi dan informasi. Jokowi bahkan merekrut Staf Khusus (Stafsus) Presiden dari kalangan milenial, dibanggakan dan diperkenalkan. 

 

Di sisi lain, walau ada orang yang menengarai Stafsus Milenial dipilih karena ada orang tua nya yang berjasa. Ada juga yang kaitkan pengangkatan Stafsus Milenial sebagai bentuk balas jasa anak muda yang telah membantu kampanye kemenangan Jokowi. 

 

"Apapun itu, ada anak muda yang direkrut Presiden. Tapi ada anak muda yang mengundurkan diri, Belva Devara dan Andi Taufan karena salahgunakan kewenangan kedudukannya memberi keuntungan pada diri sendiri dan perusahaan yang terafiliasi," jelas dia. 

 

Sisanya, menurut Refly, masyarakat tidak pernah tahu prestasi Stafsus Milenial apalagi di tengah Pandemi Covid-19. Menurut Refly, jangankan milenial, staf lain saja dikeluhkan Jokowi, misalnya saja jajaran para menteri. 

 

Menteri pernah dianggap Jokowi tidak lakukan tindakan extra ordinary. Ada juga keluhan Jokowi pada menteri terkait komunikasi UU Cipta Kerja pada masyarakat. 

 

Padahal menurut Jokowi, UU Cipta Kerja bagus bagi masyarakat dan fasilitasi kesejahteraan. Tetapi masyarakat belum bisa diyakinkan. Meski menurut Refly, UU Cipta Kerja memang bermasalah di segi prosedur yang berubah-ubah. 

 

"Ini UU ilegal dari sisi prosedur. Di bawa ke Mahkamah Konstitusi seharusnya batal, tapi kita tahu beberapa putusan MK mengecewakan," kata Refly.

 

Reporter : Martina
Editor : sulha