Netral English Netral Mandarin
19:27wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Setuju PPKM Darurat Diperpanjang, Pakar: Namun Perlu Evaluasi Total...

Sabtu, 17-Juli-2021 06:46

Pakar Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Achmad
Foto : Istimewa
Pakar Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Achmad
18

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pakar Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Achmad setuju dengan perpanjangan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. Namun, ia menyebut perlu ada evaluasi total terhadap kebijakan yang sudah berjalan sejak 3 Juli 2021 itu.

"Perpanjangan silahkan, tapi perlu ada evaluasi total terhadap penerapan PPKM Darurat yang sebelumnya. Karena dari kebijakan itu kasus Covid-19 justru naik pesat. Bahkan selama sehari bisa 50 ribu lebih," kata Suparji dalam keterangan persnya, Jumat (16/7/2021).

Pertama, yang perlu dievaluasi adalah penindakan terhasap pelanggar PPKM. Menurut Suparji, ada tindakan pemangku kebijakan yang kurang memperhatikan sisi kemanusiaan.

"Misalnya dengan menyemprotkan air ke toko, menyita dagangan, hingga memukul seorang ibu. Bahkan ada yang sampai menjalani sidang dan didenda 5 juta. Penegakan hukum yang semacam ini sangat memberatkan masyarakat yang kondisinya sudah memprihatinkan," ujarnya.

Kedua, Suparji setuju bila ada bantuan terhadap warga yang terdampak langsung PPKM. Sebab, mereka kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidup terlebih di masa pandemi.

"Dampak ekonomi dari PPKM Darurat sangat terasa sehingga Bansos perlu diperbesar nilainya, jangan hanya 300 ribu satu bulan. Jumlah itu sangat kurang bila dibandingkan dengan kebutuhan minimal masyarakat," tutur Suparji.

Ketiga, masih adanya pejabat negara yang melanggar PPKM juga patut disorot. Misalnya oknum Dishub yang viral sedang duduk-duduk di warung kopi. "Pemberhentian terhadap mereka sudah tepat, semoga tidak ada pejabat yang melalukan hal serupa," terangnya.

Terakhir, Suparji berharap para pejabat juga harus bernarasi dengan baik. Narasi pejabat yang tidak menunjukkan empati terhadap masyarakat harus dicegah. "Selain itu, perlu perkuat jalinan solidaritas yang nyata seluruh komponen bangsa," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat mengunjungi Hotel University Club UGM yang dijadikan selter pasien Covid-19 di Yogyakarta, Jumat (16/7/2021).

"Tadi Rapat Kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng) sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini," katanya seperti dilansir dari Antara.

Presiden Jokowi, lanjut Muhadjir, juga menyampaikan bahwa keputusan memperpanjang PPKM Darurat ini memiliki banyak risiko, termasuk bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial.

Muhadjir menambahkan, bantuan sosial tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah sendiri. Namun gotong-royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lainnya juga diperlukan dalam menghadapi pandemik ini.

"Bansos ini tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri sehingga gotong royong masyarakat, termasuk civitas academica UGM ini di bawah pimpinan pak rektor membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini," ujarnya.

Selain itu, Muhadjir menyebut bahwa sedekah masker juga perlu menjadi perhatian mengingat tidak sedikit warga yang menganggap masker sebagai barang yang mahal.

Ia menuturkan apa pun istilah yang digunakan, baik PPKM Darurat atau PPKM Super Darurat, selama masyarakat tidak mau kompromi menahan diri melanggar prokes maka penanganan Covid-19 tidak akan berhasil.

"Jika tidak menyadari bahwa prokes adalah menjadi yang utama, penanganan Covid-19 ya tidak berhasil," pungkas Muhadjir.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli