Netral English Netral Mandarin
12:03wib
Publik dihebohkan dengan ucapan selamat hari raya dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada umat Baha'i. Video itu jadi sorotan karena Baha'i bukan salah satu dari enam agama yang diakui negara. Menaker Ida Fauziyah menyatakan karyawan dengan gaji di atas Rp 3,5 juta tetap bisa mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 1 juta.
'Si Miskin Kena Pajak Sembako, Si Kaya Dapat Tax Amnesty', ProDem: Rezim Sontoloyo! Pemerintahan Otoriter...

Sabtu, 12-Juni-2021 16:30

Ketua Umum Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule
Foto : Istimewa
Ketua Umum Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Umum Pro Demokrasi (ProDem), Iwan Sumule mengkritik keras pemerintah yang berencana memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako.

Iwan mengaitkan pajak untuk sembako itu dengan wacana tax amnesty atau pengampunan pajak jilid II dan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Menurutnya, ada ketimpangan kebijakan karena sembako atau kebutuhan pokok rakyat miskin bakal dikenakan pajak, sementara orang kaya akan mendapat pengampunan pajak.

Hal tersebut disampaikan Iwan melalui akun Twitter pribadinya, @KetumProDEMnew, Sabtu (12/6/2021).

Iwan juga menautkan pemberitaan dari cnbcindonesia.com dengan judul berita 'Surprise... Si Kaya Dapat Tax Amnesty, Si Miskin Tax Sembako!'.

"Rezim Sontoloyo! Si Kaya diberi tax amnesty, sementara si miskin diberi pajak sembako dan bansos dikorupsi pula," cuit @KetumProDEMnew.

Terkait hal itu, Iwan berpendapat bahwa rezim sekarang otoriter. Menurutnya, pemerintahan otoriter tidak mampu mewujudkan demokrasi dan kesejahteraan rakyat, dan jika dibiarkan berkuasa dalam waktu yang lama, maka Republik ini akan hancur.

"Hancur Republik jika rezim otoriter dibiarkan berlama-lama kuasa. Pemerintahan otoriter tak mungkin wujudkan demokrasi dan kesejahteraan rakyat," kata Iwan.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati