Netral English Netral Mandarin
23:18wib
Putri salah satu pendiri Microsoft, Bill Gates yakni Jennifer Gates, sudah resmi menikah dengan pacarnya. Ia menikah dengan pria muslim dari Mesir bernama Nayel Nassar. Tim bulu tangkis putri China menjadi juara Piala Uber 2020 setelah mengalahkan Jepang pada final yang berlangsung di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Minggu (17/10/2021) dini hari WIB.
Simsalabim! Vonis Edhy Prabowo Bikin Geram, Netizen: DPR Suruh Bikin UU Miskinkan Koruptor Berani Gak?

Jumat, 16-Juli-2021 09:05

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
Foto : Voa Indonesia
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
12

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Vonis Hukuman Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yakni 5 tahun penjara dan hak politik dicabut selama 3 tahun, membuat geram banyak warganet. 

Di akun FB Mak Lambe Turah, sejumlah netizen menunjukkan beberapa kecenderungan proses peradilan di negeri ini mengecewakan. Orang kecil dihukum lebih berat ketimbang koruptor. 

Ada yang mengusulkan agar DPR segera membuat undang-unadnag untuk memiskinkan para koruptor. 

MLT: “Briking nyus!”

Bettha Lafeaa: “Mling pitik 5 tahun.Korupsi 5 thun."

Blondz Corazone: “Moga gak dapat grasi. KORUPSI MILIARAN CUMA 5 TAHUN. MALENG AYAM SAMPAI 7 TAHUNAN. HUKUM INDONESIA KERENN."

Afat Buzz: “Inilah negeriku.simsalabim..buat narasi dulu bahwa sikoruptor sangat berjasa di negeri ini minta pembebasan walau telah korupsi,setelah itu baru di vonis 5 tahun..wauhhh vonis yg sangat berat...mantap...coba lihatdi sita semua ngak hartanya .?”

Lintang Abdi: “Tuh yg di dpr suruh bikin uu miskinkan koruptor brani gk.”

Untuk diketahui, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo turut dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan selama 3 tahun. Hukuman tersebut berlaku setelah Edhy menjalani vonis 5 tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," ketua majelis hakim Albertus Usada saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/7).

Edhy dinilai terbukti bersalah melakukan  tindak pidana korupsi terkait dengan penetapan izin ekspor benih lobster (benur). Ia telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Tipikor.

Politikus Partai Gerindra itu divonis 5 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsidair enam bulan kurungan penjara. Selain itu, Edhy juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp9,6 miliar dan US$77 ribu dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan.

"Apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan inkrah maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang tersebut. Dalam hal terdakwa tidak punya harta benda untuk menutupi uang pengganti, maka dipidana selama 2 tahun," ujar hakim.

Vonis ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK. Jaksa menuntut Edhy dengan pidana lima tahun penjara dan denda sebesar Rp400 juta subsider enam bulan kurungan.

Edhy terbukti menerima suap sebesar US$77.000 atau sekitar Rp1,12 miliar dan Rp24,62 miliar terkait proses persetujuan pemberian izin budi daya lobster dan izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) kepada para eksportir.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Nazaruli