Netral English Netral Mandarin
00:03wib
BMKG menyatakan gempa yang terus berlangsung di wilayah Ambarawa Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga merupakan jenis gempa swarm dan perlu diwaspadai. Sejumlah calon penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, mengeluhkan soal aplikasi PeduliLindungi serta harga tes PCR yang dinilai mahal.
Sindir Ketua KPK, Gus Umar: Situasi Covid Gini si Firli Malah Cuap-cuap Mau Periksa Anies Baswedan

Kamis, 15-Juli-2021 08:00

Umar Hasibuan atau Gus Umar
Foto : Istimewa
Umar Hasibuan atau Gus Umar
26

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Salah satu tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan atau Gus Umar menyoroti pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri yang menyebut bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perlu diperiksa ihwal kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.

Gus Umar mengatakan, di saat kondisi bangsa kian mengkhawatirkan akibat pandemi Covid-19, Firli Bahuri justru sibuk cuap-cuap ingin memeriksa Anies Baswedan.

Gus Umar berpendapat, sikap Firli Bahuri itu tak lebih dari sekedar mencari panggung agar mendapat dukungan dari pihak-pihak yang membenci Gubernur Anies.

"Situasi covid gini si Firli malah cuap-cuap mau periksa @aniesbaswedan," tulis Gus Umar di akun Twitter-nya, seperti dilihat netralnews.com, Kamis (15/7/2021).

"Cari panggung aja biar didukung Haters Anies. nih Firli maunya apa sih?" sindir @UmarChelsea_75.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar Firli sebaiknya fokus menuntaskan kasus-kasus yang mandek di KPK ketimbang sibuk berbicara soal pemeriksaan Anies Baswedan.

"Lu tuntasin tuh kasus Aziz, kasus DPRD Jambi yang sekarang masih ngawang- ngawang kayak layang-layang. Paham kalian @KPK_RI ?" cuit Gus Umar.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan anggota DPRD DKI perlu diperiksa dalam kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul. Firli menyebut Gubernur Anies dan DPRD DKI pasti mengetahui soal alokasi anggaran untuk pengadaan lahan itu.

"Dalam penyusunan program anggaran APBD DKI, tentu Gubernur DKI sangat memahami, begitu juga koleganya di DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang," kata Firli, Senin (12/7/2021), seperti dikutip dari detikcom.  

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati