• News

  • Singkap Sejarah

Menyingkap Penyebab Orang-Orang Jawa Menjadi Perampok

Kondisi petani di Jawa pada tahun 1870
foto: pinterest
Kondisi petani di Jawa pada tahun 1870

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pada 12 April 1871, malam hari, rumah Ngabehi Oggodimejo di Dukuh Keringan, Klaten (sekarang masuk wilayah Desa Karangdukuh, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah), menjadi korban kecu atau rampok. Kawanan rampok atau bisa disebut juga sebagai bandit desa itu merampas seluruh kekayaan yang ada di rumah tersebut.

Sehari setelah kejadian itu, para kecu kembali beraksi. Kali ini yang menjadi sasaran adalah rumah milik seseorang beretnis Tionghoa di Desa Jotangan, Klaten. Kemudian, pada 24 April 1871, gerombolan kecu lagi-lagi beraksi merampok rumah milik Wirokromo, seorang Bekel (kepala desa) Popongan, Sragen.

Masih kejadian serupa. Pada 15 November 1873, Bekel Kretek, Sragen, juga disatroni gerombolan kecu yang terdiri dari dua puluh orang. Kali ini, perampokan disertai dengan pembunuhan.

Seorang istri tua Sang Bekel yang sedang istirahat di belakang rumah dibunuh. Sementara, istri muda Sang Bekel yang sedang tidur di rumah utama, dibiarkan tanpa cedera. Para kecu kemudian kabur ke arah Grobogan, setelah menggasak kekayaan senilai 108,84 gulden ditambah 11 kerbau dan beberapa pikul padi.

Rangkaian tindak kriminal di atas dicatat dalam Aglemeen Verslag der Residentie Soerakarta seperti dikutip Suhartono dalam buku Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa (1993: 143-146). Rangkaian tindak perampokan tersebut menjadi catatan bahwa di era tersebut perbanditan desa benar-benar merajalela.

Wilayah Klaten dan Sragen, pada masa Hindia-Belanda biasa disebut sebagai wilayah vorstenlanden, yaitu semua daerah bekas wilayah Kerajaan Mataram atau Karesidenan Surakarta dan Karesidenan Ngayogyakarta. Pertanyaanya, mengapa para bandit desa bisa merajalela di daerah itu?

Para bandit desa memiliki jaringan kuat

Era kolonial, orang yang menjadi kecu, rampok, begal, biasa digolongkan sebagai bandit atau jagoan desa. Mereka konon dianggap sebagi orang-orang yang melawan ketertiban atau nerak pranatan. Dengan caranya, mereka melakukan keonaran melalui tindak kriminal yang ditujukan kepada kelompok orang kaya atau pejabat setempat.

Dalam spiritualitas orang Jawa, para bandit itu tergolong hidup dalam alam peteng (gelap) atau kebalikan dari alam padang (terang). Meminjam istilah Suhartono, mereka merupakan orang-orang yang kesehariannya hidup di “dunia bawah tanah pedesaan”.

Agar keberadaan para kecu tidak diketahui khalayak banyak, termasuk oleh pihak aparatur Hindia-Belanda, sehari-hari para bandit desa hidup dalam kepura-puraan sebagai topeng untuk menutupi wajah aslinya. Hanya melalui penyelidikan semacam intelijen, jaringan mereka bisa dibongkar.

Oleh sebab itu, pemerintah kolonial pada masa itu selalu memasang semacam informan atau biasa disebut sebagai “telik sandi”. Informan itu disebar di sejumlah desa untuk bisa mengintip pergerakan orang-orang yang hidup di alam peteng (kegelapan). Bila informasi mencukupi, seseorang yang dicurigai akan ditangkap. Di bawah tekanan, barulah informasi bisa diperoleh dari orang itu.

Mereka adalah kelompok yang memiliki pemimpin dan memiliki semacam sistem keyakinan yang bersifat supranatural. Tak jarang, pemimpin mereka adalah sosok yang terpandang di mata masyarakat, dianggap dukun, paranormal, dan sering membantu mengobati warga yang sedang sakit.

Kepada anak buahnya, ia memberikan ajaran tentang tirakat, puasa, ilmu kekebalan, kedigdayaan, dan sejumlah ilmu kesaktian lain yang mampu memperlancar aksi perampokan. Ilmu gaib yang diajarkan antara lain aji-aji welut putih (menghilang), sirep begananda (mantra penidur), dan sapu angin (ilmu meringankan tubuh).

Anak buah juga diajarkan sejumlah keharusan-keharusan dan pantangan yang tidak boleh dilanggar. Bila dilanggar bisa mendatangkan sial, sehingga bisa merugikan dan menggagalkan aksi mereka.

Perbanditan sebagai resistensi kaum tani

Setelah Perang Jawa atau Perang Diponegoro berakhir (1830), daerah vorstenlanden jatuh dalam kekuasaan pengusaha perkebunan tebu, nila, dan kopi. Produk perkebunan kemudian diekspor dan hasilnya jauh lebih menguntungkan pihak kolonial, dibanding dikelola sebagai sumber pangan bagi penduduk setempat.

Luas lahan tanaman pangan (padi, singkong, kedelai, dan lain-lain) yang sebelumnya dikelola rakyat jelata, disewa dan disulap menjadi lahan perkebunan. Tiap tahun terus meningkat.

Dalam catatan VJH Houben berjudul “Kraton en Kumpeni, Surakarta en Yogyakaera 1830-1870” disebutkan bahwa luas lahan untuk perkebunan tebu di Karesidenan Yogyakarta pada 1862 adalah 14.998 bau dan meningkat menjadi 16.435 bau pada 1866. Dampak dari penyerobotan lahan pangan memukul sendi-sendi kehidupan petani secara telak.

Para petani yang sebelumnya menjadi tuan di atas tanahnya sendiri berubah menjadi buruh perkebunan dengan upah tak menentu, serta tak pernah sebanding dengan biaya hidup sehari-hari. Di sisi lain, mereka juga harus menjalani kerja wajib sebagai tradisi feodal yang kemudian diadopsi aparatur kolonial.

Ketika masih di bawah kekuasaan Kerajan Mataram, para petani sudah terbiasa menjalani kerja wajib seperti kerigaji (kerja wajib untuk raja dan bangsawan), kerigan (kerja wajib untuk desa), dan gugur gunung (kerja wajib bila ada bencana). Saat muncul perkebunan, bertambah lagi dengan kerja wajib intiran atau cultuurdiensten sesuai perintah pejabat perkebunan.

Lamanya kerja wajib berdampak besar bagi petani. Mereka tak memiliki waktu yang cukup untuk mengolah lahan pekarangan mereka sendiri, walau hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan. Maka, kemiskinan dan kelaparan dengan sendirinya lahir sebagai anak kandung praktik perkebunan di vorstenlanden.

Sulit bagi para petani bisa memahami tentang kondisi zaman yang telah menjungkirbalikan kehidupkan mereka. Hidup secara harmonis dalam spiritual kawula-gusti (hubungan seimbang antara rakyat dan penguasa) sulit diterjemahkan lagi. Dalam istilah pujangga Jawa, Ronggowarsito, situasi ini disebut sebagai "zaman edan".

Menanggapi situasi zaman tersebut, sejumlah petani berusaha tidak tinggal diam. Dengan segala keterbatasan, mereka mengekspresikan resistensi terhadap zaman melalui bentuk-bentuk perlawanan dengan cara masing-masing.

Dalam pemikiran James Scott, perbanditan di pedesaan merupakan bentuk gerakan melawan penguasa yang telah merampas tenaga, makanan, pajak, dan mengemplang keuntungan dari keringat mereka. Para petani tidak mampu secara terang-terangan menyerang langsung kepada pihak kolonial.

Mereka melawan justru dengan cara yang bersifat insidental melalui penyerobotan, sabotase, pembakaran, pembegalan, perampokan, kepada pihak-pihak yang mereka anggap sebagai simbol penguasa. Cara-cara yang digunakan secara tidak langsung merupakan bahasa dan senjata kaum tani sebagai golongan lemah.

Gerakan perbanditan tidak murni sebagai kelompok layaknya aliran kepercayaan dan partai politik. Walaupun “organisasi” mereka relatif sederhana, namun memiliki sistem idiologi tertentu dalam usaha melawan praktik penindasan. Tentu saja, di mata pemerintah Kolonial Belanda, mereka dianggap kaum kriminal.

Mereka berusaha menjawab kebutuhan riil, ekonomis, dan langsung menjawab kebutuhan primer, yaitu pangan. Itulah pilihan logis yang bisa mereka ambil akibat penyerobotan sumber pangan yang dilancarkan oleh pihak kolonial secara sistematis.

Editor : Taat Ujianto