• News

  • Singkap Sejarah

Cara Unik Kesultanan Banten Hukum Pecandu Narkoba

Sisa-sisa peninggalan Kerajaan Banten
foto: alinea.id
Sisa-sisa peninggalan Kerajaan Banten

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pada 26 Juni 2020, kita akan memperingati Hari Antinarkoba. Peringatan tersebut hendaknya dapat mengingatkan kembali akan bahaya narkoba bagi generasi dan masa depan Indonesia.

Dalam catatan Badan Narkotika Nasional (BNN) Februari 2018, diperkirakan jumlah pengguna narkoba mencapai 6,4 juta orang. Per minggu, narkoba yang dikonsumsi mencapai enam ton. Dampaknya miris sekali, setiap hari sekitar 50 orang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba.

Paparan BNN semakin nyata bila kita bandingkan dengan banyaknya berita penyelundupan narkoba yang terungkap dan penangkapan pengguna mulai dari artis, pilot, pejabat, hingga oknum penegak hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa perang melawan narkoba masih jauh panggang dari api.

Bila kita menengok perjalanan sejarah Indonesia, nampaknya perang melawan narkoba memang merupakan perjalanan panjang yang tak berkesudahan. Mengapa bisa demikian?

Narkoba jelas diharamkan. Namun, peredaran barang ini terus dipelihara oleh sekelompok orang. Omset perdagangan narkoba mendatangkan kekayaan fantastis. Di sisi lain, ada oknum penegak hukum yang sengaja ikut bermain, sehingga tak mudah dihapuskan. Hal ini sudah berlangsung sejak berabad-abad lampau.

Pada era Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) hingga Hindia Belanda, jenis narkoba masih sedikit dan didominasi oleh jenis candu atau opium. Narkoba jenis ini berasal dari getah buah candu (Papaver somniferum).

Walaupun jenisnya masih sedikit, peredaran candu sulit dibendung. Mengapa demikian? Di era itu, pemerintah kolonial Belanda justru sengaja melegalkan.

Sebelum bisa diproduksi di Batavia, VOC memasok candu yang diproduksi di Bengal, India. Sepanjang tahun 1619-1799, VOC memasok rata-rata 56 ton candu per tahun ke Pulau Jawa. Praktik tersebut tidak hanya menguntungkan pedagang dari Tiongkok dan serdadu Belanda, tetapi juga sangat menguntungkan VOC.

Pada 1 September 1745, Gubernur Jendral Van Imhoff merestui pendirian Amfioensocieteit (Komunitas Opium) di Batavia. Melalui perusahaan tersebut, VOC melegalkan peredaran dan perdagangan candu.

Pada 1894, pabrik candu dibangun di Struiswljk (Gang Tengah, Jakarta)  dan di Meester Cornells (Jatinegara, Jakarta). Karena tak mampu memenuhi kebutuhan pasar, pada 1901, pabrik candu yang lebih modern dibangun lagi di Salemba (kini menjadi Kampus Universitas Indonesia).

Dalam catatan Merle Calvin Ricklefts berjudul "Sejarah Indonesia Modern 1200–2008" (2008), pemerintah kolonial memperoleh pendapatan besar dari pajak dan perdagangan opium. Dari total seluruh pendapatan selama tahun 1827 hingga 1833, 12 persen berasal dari monopoli candu.

Selain melegalkan perdagangan candu, pemerintah pusat kolonial Belanda di Batavia juga mengeluarkan ketentuan mengenai siapa saja yang boleh menjual candu. Peredaran candu juga dilokalisir, mulai dari kalangan masyarakat umum hingga kalangan serdadu tangsi militer.

Kala itu, candu kualitas tinggi menjadi ikon kemewahan bagi kaum elite seperti bangsawan, pejabat Eropa, dan tuan tanah Tionghoa kaya. Sementara candu kualitas rendah dikonsumsi kalangan seperti seniman teater, pedagang, orang upahan di perkebunan, hingga para serdadu rendah di tangsi militer.

Mulanya candu dianggap mampu menghilangkan rasa pegal dan sakit. Namun, sekali menggunakan akan membuat penggunanya ketagihan. Lama-kelamaan, pengguna menjadi bermental malas dan lamban berpikir. Selain itu, candu ikut merusak kemampuan ekonomi bagi keluarga pengguna.

Dalam catatan RP Suyono berjudul "Seks dan Kekerasan pada Zaman Kolonial" (2005), diperkirakan 60 persen serdadu kolonial adalah pengguna candu. Budaya itu seolah sengaja dibiarkan. Konon, candu sekaligus menjadi daya tarik untuk merekrut orang-orang Jawa agar mau menjadi tentara Belanda.

Sementara itu, dalam catatan Henri Louis Charles Te Mechelen yang dikutip James R Rush dalam bukunya "Opium to Java" (2000), pada sekitar tahun 1882, setiap 20 orang Jawa diperkirakan menjadi pengguna candu.

Perkiraan tersebut sangat mungkin terjadi mengingat peredaran candu juga dilegalkan di wilayah kekuasaan Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Para pengguna tidak hanya orang Jawa tetapi juga banyak dari etnis lain, yaitu Tionghoa dan Arab, baik kaum bangsawan, orang kaya, maupun rakyat jelata.

Berbeda dengan wilayah lain di Jawa, khusus wilayah Kesultanan Banten, sebelum ditaklukkan VOC peredaran candu dapat dibendung. Kesultanan Banten relatif masih berhasil mempertahankan budaya, moral, dan ajaran agama Islam dalam membentengi peredaran candu. 

Sepanjang abad 18-19, kesultanan berhasil mengusir dan melarang perdagangan opium yang dipasok dari India melalui jalur Pelabuhan Banten. Siapapun yang melanggar dan terbukti menjadi pengguna narkoba akan mendapat hukuman berat dari Sultan.

Berdasarkan catatan Claude Guillot berjudul "Banten, Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII" (2008: 165-167), pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengumpulkan dan menghukum warganya yang melanggar larangan menggunakan candu.

Sebanyak 1.100 orang dari etnis Jawa dan Tionghoa dihukum bersama sejumlah pekerja lain untuk membuat terusan kali yang menghubungkan Kali Pontang dan Tanara. Mereka harus bersusah payah bekerja di bawah pengawasan Sultan.

Selain menggali terusan, mereka harus membabat dan membajak lahan di sekitar terusan. Lahan itu kemudian menjadi lahan sawah baru yang saat itu sedang gencar dibangun Kesultanan Banten. Pembangunan terusan dan sawah adalah upaya memperkuat pertahanan pangan (politik pangan).

Pola yang sama juga kembali dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun 1675, sebanyak 450 orang pecandu narkoba kembali dihukum untuk membangun dan memperbaiki pengairan sawah-sawah di daerah Anyer (kini masuk Kabupaten Serang, Provinsi Banten).

Cara Sultan Ageng menghukum dan memberdayakan para “tahanan” narkoba, sebenarnya patut kita tiru. Mengingat rehabilitasi bagi pecandu narkoba hingga kini tak juga efektif membuat jera dan mempertobatkan, ada baiknya mereka dihukum dan dipekerjakan. Misalnya menggali semua kali dan selokan di Jakarta sebelum musim banjir tiba.

Editor : Taat Ujianto