• News

  • Singkap Sejarah

Dalang G30S: Partainya, Semua Anggota, atau Hanya Oknum PKI?

Massa berdemonstrasi menuntut pembubaran PKI pada 20 Oktober 1965. (AP).
Foto: Historia
Massa berdemonstrasi menuntut pembubaran PKI pada 20 Oktober 1965. (AP).

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pascareformasi 1998, masyarakat Indonesia mengalami demam pembahasan seputar operasi militer yang dinamakan Gerakan 30 September (G30S). Banyak sekali energi terkuras meributkan soal siapa dalang di balik operasi yang telah mengakibatkan tujuh jenderal (Pahlawan Revolusi) dibunuh secara keji.

Di tengah iklim politik yang terbuka, eksplorasi data pengungkapan kasus G30S akhirnya mengalami gerak maju. Setapak demi setapak, misteri G30S bisa terkuak. Tentu, bangsa Indonesia patut berterima kasih kepada semua pihak, terutama para peneliti sejarah yang ikut andil di dalamnya.

Salah satu sumbangan berharga dalam pengungkapan misteri “Siapakah Dalang G30S?” berasal dari persembahan sejarawan Kanada bernama John Roosa. Selama beberapa tahun, ia terus menelusuri berbagai dokumen seputar G30S hingga akhirnya berhasil menemukan satu benang merah.

Bertolak pada dokumen Brigjend Supardjo
Dalam bukunya Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto (2008), ia menyatakan secara tegas bahwa operasi G30S tidak ada “otak” utama yang merancang jalannya peristiwa, sehingga sesuai skenario dari awal sampai akhir. Dengan kata lain, tak ada dalang utama.

Untuk membangun argumen yang ia simpulkan, ia berpijak pada beberapa bukti. Bukti terpenting adalah dokumen tulisan Supardjo yang berupa analisis postmortem tentang kegagalan G30S. Tulisan ini diberinya judul “Beberapa Pendapat yang Mempengaruhi Gagalnya ‘G-30-S’ Dipandang dari Sudut Militer”.

Ini adalah satu-satunya dokumen yang ditulis oleh pelaku G30S sebelum ia tertangkap. Informasi yang terkandung di dalamnya, mempunyai bobot yang bisa diandalkan kejujurannya.

Supardjo menulis demi kepentingan kawan-kawannya dan bukan bagi para interogator serta penuntut umum yang memusuhinya. Akurasi data jauh lebih bisa dipercaya ketimbang dokumen berupa kesaksian tokoh inti G30S yang dibuat selama proses persidangan Mahmilub, di mana kesaksiannya dibarengi dengan tekanan fisik dan psikis.

Memang, Supardjo bukanlah tokoh yang paling penting dalam G30S. Ia hanyalah salah satu saksi dari dari lima tokoh inti dalam G30S (Sjam, Pono, Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latief, dan Mayor Soejono).

Supardjo baru bergabung dengan lima tokoh inti, sehari sebelum pelaksanaa G30S. Ia ditugaskan untuk menjadi penghubung kelima tokoh itu dengan Presiden Soekarno. Namun, dokumen itu justru mampu menjawab persoalan yang sudah lama tidak terpecahkan.

Peran Sjam sangat menentukan
Walaupun dalam siaran radio pada 1 Oktober 1965 disebutkan bahwa komandan G30S adalah Letkol Untung (Dewan Revolusi), namun dalam berbagai dokumen jelas bahwa peranannya cenderung hanya sebagai eksekutor dan bukan perancang. Dalam berbagai perdebatan mempersiapkan G30S, ia lebih banyak mengikuti arahan tokoh inti lainnya. Lalu, siapa yang paling menentukan?

Ternyata, dari lima tokoh inti yang berkumpul di Pangkalan Udara Halim, sepanjang malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 dini hari, tokoh penentunya adalah Sjam Kamaruzzaman. Orang nomor satu di Politbiro PKI yang bertugas membina simpatisan PKI dari kalangan TNI dan PNS itu merupakan tokoh kunci G30S.

Sjam adalah seorang bawahan setia Aidit. Padahal, saat diskusi dengan tokoh lain menjelang detik-detik pelaksanaan G30S, berulang kali dibahas bahwa kondisi ideal atau persiapan pelaksanaan G30S tidak seperti dibayangkan sebelumnya.

Tidak ada dukungan pasukan panser, tidak ada pasukan terlatih dalam aksi penculikan di mana regu penculik yang sebagian terdiri dari pemuda rakyat yang baru memegang senapan. Selain itu, tidak ada ketidakjelasan komando membawa jenderal hidup-hidup ke hadapan Presiden Soekarno. Pembagian tugas juga kacau, tidak ada logistik yang mencukupi.

Walau begitu, di balik keterbatasan itu, ternyata Sjam yang mendapat kepercayaan dari Aidit untuk menjadi tangan kanannya dalam mengorganisir operasi tersebut, tetap terus meyakinkan tokoh inti lainnya agar G30S tetap berjalan. Padahal ia seorang sipil, sementara operasi G30S bersifat militer yang seharusnya dikendalikan oleh nalar militer. 

Fatalnya, Brigjend Supardjo yang berpangkat lebih tinggi dari perwira lainnya, hanya bingung namun tidak mau mengambil alih komando. Ia membiarkan ketika Sjam mendorong agar operasi penculikan tujuh jenderal tetap berjalan. “Mungkin untuk pertama kali (G30S-red) dalam sejarah pemberontakan dan kup, seorang jenderal menjadi bawahan seorang kolonel,” tulis John Roosa.

Supardjo menyebutkan, salah satu contoh ketidaknalaran operasi, “Bila ada yang menanyakan bagaimana imbangan kekuatan.” Maka dijawab dengan nada yang menekan, “Ya, Bung, kalau mau revolusi banyak yang mundur, tetapi kalau sudah menang, banyak yang mau ikut.”

Dalam analisisnya, Supardjo mengaitkan kegagalan G30S dengan kecongkakan pimpinan, maksudnya terutama Sjam. “Congkak, bersikeras untuk terus maju, menutup telinga terhadap kritik. Sjam meyakinkan dirinya sendiri bahwa aksi itu tak mungkin gagal,” pendapat Supardjo seperti dikutip John Roosa.

Berbagai dokumen lain membuktikan hubungan antara Aidit dan Sjam. Walau tidak bersama dengan lima tokoh inti, Aidit jelas tahu rencana G30S. Kala itu ia juga berada di Halim. Ia dan Sjam terbukti terlibat mengorganisir G30S. Namun dalam hal ini, bukan berarti menegaskan interpretasi rezim Suharto.

Keterlibatan Aidit dan Sjam menunjukkan bahwa seharusnya hanya Aidit dan Sjam yang patut dipersalahkan, bukan partai dan anggotanya secara keseluruhan. Tidak ada bukti yang mencukupi dan menyatakan bahwa PKI mengetahui rencana G30S. Sjam pun menegaskan hal itu.

Operasi yang gagal
Kelemahan penyelidikan-penyelidikan tentang G30S terletak pada titik tolak atas dugaan bahwa pasti ada dalang yang mengatur semuanya dari awal hingga akhir. Padahal, entah itu tokoh maupun lembaga khusus yang terorganisasi mengikuti pembagian kerja, jelas-jelas tidak ada.

G30S menjadi bersifat misterius justru karena tidak adanya pusat pengambilan keputusan yang tunggal. Seseorang yang paling dekat dengan para penggerak inti pada saat aksi berjalan, Supardjo, juga dibuat bingung tentang siapa sesungguhnya pemimpin operasi G30S.

Kalaupun ada semacam tokoh penting dalam G30S, seperti dikemukakan Supardjo, tokoh pusat itu adalah Sjam. Namun, Sjam hanyalah berfungsi sebagai penghubung antara Aidit dan para perwira progresif.

Ia menjadi pusat karena kedudukannya yang di tengah-tengah, bukan karena penguasaannya atas semua kekuatan di dalam G30S. Aidit bertanggung jawab atas personel-personel PKI yang terlibat dalam G30S. Sedangkan Untung, Latief, dan Soejono bertanggung jawab atas personel-personel militer.

Namun selanjutnya, peranan Sjam yang menentukan perlahan-lahan hilang. Ia memang berhasil mempertemukan pihak Aidit dan perwira Angkatan Darat dalam memastikan bahwa G30S tetap akan berjalan walau banyak keterbatasan, tetapi ia bukanlah seorang jenderal militer yang bisa memimpin komplotan kup dari awal sampai akhir.

Komando G30S semakin kocar-kacir tatkala pagi hari pada 1 Oktober 1965, kepada Supardjo, Presiden Soekarno tidak merestui operasi itu dan meminta menghentikan G30S. Tidak ada yang mampu memberi komando atau memimpin langkah apa selanjutnya yang harus dilakukan. Satu-satunya keputusan yang dibuat hanyalah pengumuman melalui RRI tentang adanya Dewan Jenderal yang justru menjadi titik awal serangan balik dari pihak Soeharto.

Setelah pengumuman itu, Aidit, Pono, Sjam, dan semua perwira Angkatan Darat memilih berpencaran ke arah yang berbeda-beda. Kekacauan dan ketidakjelasan G30S akhirnya melumpuhkan gerakan itu. Kekosongan komando itu membuat pihak Soeharto mempunyai waktu yang cukup untuk menyusun serangan balik yang tak terduga.

Akhirnya, G30S benar-benar menjadi operasi penculikan yang gagal total. Kegagalannya bukan karena sengaja dibuat gagal oleh seorang dalang layaknya Soeharto. Namun memang benar-benar para penentu gerakan itu bingung tak tahu harus melakukan apa selanjutnya.

Dalih pembunuhan massal
Dalam memoarnya, begitu mendengar berita RRI Jakarta tentang Dewan Jenderal, Soeharto langsung menduga bahwa dalang G30S adalah PKI. “Deg, saya segera mendapatkan firasat. Lagi pula saya tahu siapa itu Letkol Untung. Saya ingat, dia seorang yang dekat, rapat dengan PKI,” kata Soeharto seperti dikutip John Roosa.

Namun, beberapa perwira masih ragu-ragu dengan kesimpulan Soeharto, karena pada 1 Oktober pagi belum diperoleh bukti-bukti yang mendukung kesimpulan tersebut. Lalu muncul Sugama yang mengatakan, “Ini pasti perbuatan PKI. Kita tinggal mencari bukti-buktinya.”

Pernyataan Sugama semakin meyakinkan Soeharto bahwa firasatnya tak bisa digoyahkan. Padahal, dari penuturan Sugama menjunjukkan kesan bahwa jenderal-jenderal Kostrad sudah menentukan dalang G30S sebelum diperoleh bukti apapun. “Kesimpulan sudah datang sebelum pembuktian,” tulis John Roosa .

Berdasar laporan CIA Nomor 22 dari Kedutaan Besar AS di Jakarta ke Gedung Putih, bersamaan dengan acara penguburan tujuh jenderal yang menjadi korban G30S, tepatnya pada 5 Oktober 1965, seluruh pimpinan Angkatan Darat (TNI-AD) memutuskan untuk memulai serangan terhadap PKI.

Pada hari itu, para jenderal Angkatan Darat bersidang dan bersepakat untuk melaksanakan rencana mengganyang PKI. Di bawah arahan Soeharto selaku Pangkostrad, dengan cepat, Angkatan Darat mengerahkan massa sipil dan menyebarkan propaganda anti-PKI melalui pers yang seluruhnya sudah dikuasai TNI-AD.

Propaganda hitam tentang malam G30S di mana Gerwani menari telanjang sambil menyiksa, menyayat-nyayat, dan memotong kemaluan para jenderal tawanan ditiupkan kencang-kencang untuk mengundang amuk massa yang mengerikan. Semua media melansir berita yang sama.

Massa anti-PKI berhasil digalang secara besar-besaran. Mereka siap mengganyang semua yang dituduh sebagai PKI. Amuk itu tinggal diberi pemantik. RPKAD di bawah komando Sarwo Edhi memberikan pemantiknya.

G30S menjadi alasan bagi Soeharto dan pendukungnya untuk membantai ratusan ribu hingga jutaan orang yang dituduh PKI. PKI selanjutnya hancur dan mungkin tak akan pernah bangkit lagi.

G30S adalah dalih dari pembunuhan massal. Setelah menjadi RI-1, Soeharto merawat ingatan G30S melalui bahaya laten komunisme. Hingga rezim Soeharto berakhir, cara yang sama terus dipelihara. Semua lawan politik atau pihak yang menentang kekuasannya akan digiring dan “di-PKI-kan”.

Walaupun terlambat, dokumen Visum et Repertum yang dilakukan para dokter di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto terhadap jazad tujuh perwira yang ditemukan di Lubang Buaya, membuktikan bahwa tidak ada tanda-tanda pemotongan kelamin dan penyayatan oleh Gerwani seperti disebutkan dalam propaganda kala itu.

Rezim Soeharto berusaha terus menyembunyikan dokumen itu, sampai akhirnya tanpa sengaja ditemukan oleh Benedict Anderson yang kemudian dipublikasikan dalam tulisannya yang berjudul “How did the Generals Die?” pada April 1987. Dokumen ini menjadi awal terbongkarnya kebenaran sejarah yang terus dipaksakan dan dikendalikan rezim Soeharto.

Editor : Taat Ujianto