3
Netral English Netral Mandarin
00:01 wib
Kementerian Lingkungan Hidup mengungkap ada peningkatan titik panas yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan di beberapa provinsi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan kegiatan sekolah tatap muka bisa dilakukan pada semester kedua tahun ini, atau tepatnya pada Juli 2021 mendatang.
Siswi Nonmuslim di Padang Tak Berjilbab Jadi Soal, Putri Gus Dur Minta Kemdikbud Lakukan Ini...

Jumat, 22-January-2021 21:00

SMK 2 Padang haruskan siswi non muslim mengenakan jilbab.
Foto : SMK 2
SMK 2 Padang haruskan siswi non muslim mengenakan jilbab.
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Koordinator Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahida atau akrab disapa Alissa Wahid meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) harus lebih kuat menegaskan  bahwa ekosistem pendidikan milik Negara tidak memaksakan jilbab bagi murid nonmuslim.

Hal itu disampaikan Alissa Wahid di tengah ramainya sorotan publik terhadap kasus seorang siswi nonmuslim di SMK Negeri 2 Padang yang diminta membuat surat pernyataan oleh pihak sekolah karena menolak memakai kerudung atau jilbab.

"Sepertinya Kemdikbud harus lebih kuat menegaskan bahwa ekosistem pendidikan milik Negara tidak memaksakan jilbab untuk murid non muslim dan bahkan juga muslimah. Sebaliknya, juga tidak boleh melarang penggunaan jilbab bagi yang menginginkannya," tulis Alissa di akun Twitter-nya, Jumat (22/1/2021).

Baca Juga :

Tanpa penegasan, lanjut Alissa, para pengelola sekolah akan menggunakan tafsir yang berbeda-beda. Dan bila pengelola sekolahnya meyakini mayoritarianisme sekaligus klaim kebenaran mutlak, maka akan ada potensi aturan pakaian yang melanggar hak konstitusi warga yang menjadi korban.

"Sekolah milik negara di wilayah mayoritas muslim, tidak bisa atas namakan menghormati mayoritas lalu memaksa murid berjilbab. Sekolah di wilayah mayoritas non muslim, tidak boleh memaksa murid melepas jilbab," katanya.

"Hak warga atas pendidikan tidak dibatasi oleh pakaiannya," tegas putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu.

Menurut Alissa, penegasan dari Kemdikbud ini penting sekali, dan bahkan itu belum cukup. Perlu juga diikuti dengan 2 upaya :Upaya pertama, memperkuat perspektif konstitusi kepada insan-insan pendidikan, sekaligus memperkuat perspektif peran sebagai ASN yang harus selalu pakai kacamata wakil negara

"Upaya kedua, memperkuat kembali praktik beragama di Indonesia yang menghargai keberagaman keyakinan dan jauh dari sikap klaim kebenaran ajaran yang diyakininya. Yang ini, kemdikbud kudu kerjasama dengan Kemenag," ungkapnya.

Tanpa dua hal ini, tambah Alissa, maka aturan tegas kemdikbud akan sulit dinternalisasikan oleh tendik.

"Saya sudah berulang kali ketemu kasus di mana sekolah tidak membuat aturan berjilbab secara tertulis, tapi melakukan intimidasi halus kepada siswi muslimah yang tidak berjilbab," jelasnya.

Makanya, Alissa menegaskan, soal paradigma kehidupan beragama juga penting, bukan hanya aturan.

"Jangan naif melihat pemaksaan/pelarangan jilbab di sekolah hanya urusan pakaian. Di balik itu ada trend penabalan ideologi mayoritarianisme & eksklusivisme beragama. Dan ujungnya bukan hanya soal pakaian atau soal perempuan, tapi akan sampai ke soal kehidupan kebangsaan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, media sosial dihebohkan dengan kabar seorang siswi nonmuslim di SMK Negeri 2 Padang yang diminta pihak sekolah membuat surat pernyataan karena tidak bersedia mengenakan kerudung atau jilbab.

Kejadian itu viral setelah akun Facebook Elianu Hia yang mengaku sebagai orang tua siswi berinisial JCH itu menginformasikan jika dirinya dipanggil pihak sekolah karena putrinya tidak memakai jilbab.

"Lagi di sekolah SMK Negri 2 Padang, saya di panggil karena anak saya tidak pakai jilbab, kita tunggu aja hasil akhirnya, saya mohon di doakan ya," tulis Elianu di akun Facebook-nya, Kamis (21/1/2021).

Elianu Hia juga mengunggah foto surat pernyataan yang ditandatangani dirinya dan sang putri.Dalam surat tertanggal (21/1) itu, Elianu dan putrinya, JCH, menyatakan:1. Tidak bersedia memakai kerudung seperti yang telah digariskan oleh peraturan sekolah.2. Bersedia untuk melanjutkan masalah ini dan menunggu keputusan dari pejabat yang lebih berwenang.

 

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani