Netral English Netral Mandarin
05:21wib
Menkes Singapura meminta pasien Covid-19 yang masih muda dan telah mendapatkan vaksin penuh untuk dirawat di rumah mengingat kapasitas unit gawat darurat hampir penuh. KPK menjadwalkan pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, hari ini.
Soal Alih Status Pegawai KPK, Pimpinan Komisi II: TWK Dipastikan Sesuai Perintah UU

Rabu, 02-Juni-2021 13:10

Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang
Foto : Istimewa
Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang
15

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang mengatakan, pihaknya telah menerima sejumlah laporan dari Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Salah satunya soal tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan itu disampaikan KemenPAN-RB dan BKN dalam rapat kerja tertutup dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (31/5/2021).

“Rapat Dengar Pendapat Komisi II kemarin meminta penjelasan MenPAN-RB dan Kepala BKN mengenai alih status Pegawai KPK menjadi ASN,” kata Junimart, Selasa (1/6/2021).

Kepada para pimpinan dan anggota Komisi II DPR, lanjut Junimart, pihak KemenPAN-RB dan BKN menjelaskan bahwa TWK adalah perintah UU 5/2014 tentang ASN dan PP 11/2017 tentang Manajemen ASN Jo. UU 19/2019  Jo. PP 41/2020  tentang Syarat Ahli Pegawai KPK menjadi ASN dan tata caranya sesuai PERKOM KPK No. 1/2021.

“Dalam penjelasan MenPAN-RB dan BKN mereka tidak ada melakukan kekeliruan. Sekali lagi itu adalah perintah UU. Metode dan alat tes tidak ada yang salah," ungkap politisi PDIP itu.

"Materi tes dibuat dan dilaksanakan oleh lembaga negara yang sah (BKN) bersama tim assesment yang sudah teruji dan profesional di bidangnya, seperti BAIS, BNPT, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD dan BIN,” jelasnya.

Junimart melanjutkan, kerjasama di atas dilakukan untuk menjaga objektifitas hasil penilaian dan mencegah adanya intervensi dalam penilaian yang mana dalam penentuan hasil penilaian akhir dilakukan melalui assessor meeting.

“Dalam pelaksanaan assessment juga dilakukan perekaman secara audio maupun video untuk memastikan objektifitas, transparan dan akuntabel,” ujarnya.

“TWK ini menjadi kewajiban bagi setiap calon ASN. Semua pegawai KPK (1351) menjadi peserta TWK, yang lolos memenuhi syarat 1274 orang,” imbuh Junimart.

Terakhir, dia menyampaikan bahwa kesimpulan dlm rapat tersebut adalah bahwa Komisi II DPR RI menerima penjelasan MenPAN-RB dan Kepala BKN tentang TWK ini.

“Serta meminta MenPAN-RB dan Kepala BKN membantu KPK menjelaskan tentang TWK ini kepada masyarakat supaya tidak ada lagi polemik dan KPK bisa bekerja sesuai fungsi dan tugasnya mencegah, memberantas korupsi,” pungkas Junimart. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli