Netral English Netral Mandarin
02:20 wib
Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang dilaporkan melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per Minggu (17/1) pukul 12.00 WIB bertambah 11.287. Ganda putri Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu meraih gelar juara turnamen Yonex Thailand Open 2021 setelah menyingkirkan pasangan tuan rumah.
Soal Bentrok Polisi-FPI, Fraksi PKS: Minta DPR dan Pemerintah Lakukan Ini... 

Rabu, 09-December-2020 12:00

Ilustrasi Hujan
Foto : DPR
Ilustrasi Hujan
6

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menyesalkan insiden bentrok aparat kepolisian dengan laskar Front Pembela Islam (FPI) pada Senin (7/12/2020) yang menyebabkan 6 laskar FPI tewas.

“Korban jiwa dari anak bangsa adalah kerugian besar bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan dan tidak mencerminkan budaya hukum yang tertib dan damai,” kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/12/2020). 

Untuk itu, Fraksi PKS akan meminta DPR memanggil Kapolri untuk mendapatkan keterangan dan klarifikasi yang sejelas-jelasnya. 



"Fraksi PKS juga meminta Pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta independen guna menjawab keraguan publik secara luas dan menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas penanganan kasus yang memprihatinkan kita semua ini," ujarnya. 

Atas insiden tersebut, Jazuli menghimbau agar semua pihak harus menahan diri, terlebih aparat keamanan dituntut melakukan langkah-langkah sesuai hukum apalagi dalam penggunaan senjata harus benar-benar sesuai aturan dan SOP.

Jazuli mengungkapkan, kasus ini menyimpan tanda tanya publik secara luas apalagi muncul dua versi informasi yang bertolak belakang antara versi kepolisian dan versi FPI. Ada simpang siur dan potensi pelanggaran seputar peristiwa tersebut hingga menyebabkan kematian 6 laskar FPI.

“Fraksi PKS mendapat banyak pertanyaan dan dorongan dari publik untuk mengawal kasus ini sehingga berjalan dalam koridor hukum (pro justicia) yang transparan, adil dan akuntabel,” papar Anggota Komisi I DPR itu. 

Pada konteks ini, lanjut Jazuli, Fraksi PKS menyambut baik langkah FPI melaporkan kasus tersebut ke Komnas HAM. Pun, dengan langkah Komnas HAM yang akan menginvestigasi kasus ini secara transparan dan objektif. 

Fraksi PKS, tambah Jazuli, sangat memahami munculnya sikap dan pandangan kritis dan objektif sejumlah lembaga masyarakat sipil yang turut mengawal kasus ini.

“Kasus ini harus mendapatkan perhatian serius semua pihak karena juga mendapat sorotan internasional serperti dari lembaga Amnesty Internasional dan media-media internasional. Hal ini dinilai bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, kebebasan sipil dan hak asasi manusia di Indonesia,” terangnya. 

Oleh sebab itu, Jazuli menegaskan, suluruh upaya untuk menghadirkan transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus ini harus disambut baik oleh semua pihak khususnya aparat kepolisian yang memang dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum dengan pembuktian yang kuat.

"Ini adalah ujian profesionalisme Polri dalam menangani suatu perkara sesuai dengan slogannya profesional, modern, dan terpercaya (promoter). Negara kita adalah negara hukum maka semua pihak harus tunduk dan patuh pada koridor hukum,” pungkasnya. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli