Netral English Netral Mandarin
21:47wib
Presiden Joko Widodo mengatakan, kondisi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian dan persoalan yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Sistem perawatan kesehatan Singapura terancam kewalahan menghadapi lonjakan covid-19.
Soal Gugatan AD/ART Demokrat, Fahri Hamzah Dukung Yusril: Argumennya Terlalu Kuat

Sabtu, 25-September-2021 17:20

Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah,
Foto : Istimewa
Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah,
26

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah, mendukung pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang menjadi kuasa hukum kubu Moeldoko dalam mengajukan judicial review terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA).

"Saya mendukung prof @Yusrilihza_Mhd (akun Twitter Yusril), semoga bisa memberikan pencerahan sebagaimana biasanya!" tulis Fahri di akun Twitternya, Sabtu (25/9/2021).

Menurut Fahri, langkah Yusril merupakan bagian dari demokratisasi partai politik (parpol). "Kita para politisi selain berkepentingan dengan membaiknya iklim demokrasi kita, jita juga ingin nama baik kita terjaga. Maka #DemokratisasiParpol adalah jalan menuju ke sana," katanya.

Fahri menyebut, apa yang dilakukan Yusril bukanlah persoalan kecil. Pasalnya, Yusril menggugat AD/ART partai lain sementara di satu sisi ia juga sebagai ketum Partai Bulan Bintang (PBB).

Fahri juga mengatakan dirinya tidak terlalu peduli dengan kepentingan kecil dibalik keputusan Yusril membantu kubu Moeldoko. Sebab, ada kepentingan yang jauh lebih besar dari pengajuan judicial review tersebut, yakni demokratisasi parpol.

"Apa yang dilakukan prof. @Yusrilihza_Mhd bukanlah persoalan kecil. Beliau juga politisi yang masih memimpin parpol," kata mantan Wakil Ketua DPR itu.

"Dan saya tidak terlalu peduli kepentingan kecilnya tapi kepentingan besar untuk #DemokratisasiParpol tidak bisa kita bantah. Argumenya terlalu kuat," jelas Fahri.

Seperti diberitakan, empat mantan anggota Partai Demokrat yang merapat ke kubu Moeldoko menggandeng Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum dalam mengajukan judicial review ke MA dengan termohon Menkumham Yasonna Laoly selaku pihak yang mengesahkan AD/ART pada Mei 2020 lalu.

Empat kader itu antara lain eks Ketua DPC Partai Demokrat Ngawi Isnaini Widodo, eks Ketua DPC Partai Demokrat Bantul Nur Rakhmat Juli Purwanto, eks Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tegal Ayu Palaretins, dan eks Ketua DPC Partai Demokrat Samosir Binsar Trisakti Sinaga.

Para eks kader partai berlambang bintang mercy itu dipecat oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lantaran ikut dalam KLB Deli Serdang yang mengangkat Moeldoko sebagai ketua umum.

"Judicial review dimaksud meliputi pengujian formil dan materil terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan Menkumham tanggal 18 Mei 2020," kata Yusril Ihza Mahendra melalui siaran pers, Kamis (23/9/2021).

Yusril mengatakan, pihaknya mau menjadi kuasa hukum dalam pengujian AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung, karena hal tersebut penting demi menciptakan demokrasi yang sehat di negara ini.

"Kami berpendapat bahwa pengujian AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung ini sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat di negara kita. Bisa saja esok lusa akan ada anggota partai lain yang tidak puas dengan AD/ART-nya yang mengajukan uji formil dan materiil ke Mahkamah Agung. Silakan saja," ujar Yusril.

"Sebagai advokat, kami bekerja secara profesional sebagai salah satu unsur penegak hukum di negara ini sesuai ketentuan UU Advokat. Keterlibatan kami dalam menangani judicial review ini adalah juga tanggung jawab kami kepada negara dalam membangun hukum dan demokrasi," jelas mantan Menteri Sekretaris Negara itu.

Yusril mengakui, langkah menguji formil dan materil AD/ART partai politik merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Ia mendalilkan bahwa MA berwenang untuk menguji AD/ART partai politik karena AD/ART dibuat oleh sebuah partai atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan UU Partai Politik.

"Nah, kalau AD/ART Parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya? Ada kevakuman hukum untuk menyelesaikan persoalan di atas," ujarnya.

Yusril berpandangan, mahkamah partai yang merupakan peradilan internal partai tidak berwenang menguji AD/ART. Begitu pula pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara karena kewenangannya hanya untuk mengadili sengketa putusan tata usaha negara.

Lebih jauh, ia mengaku telah menyusun argumen yang meyakinkan dan dikuatkan dengan pendapat para ahli bahwa harus ada lembaga yang berwenang menguji AD/ART untuk memastikan prosedur pembentukannya dan materi muatannya sesuai UU atau tidak.

"Sebab penyusunan AD/ART tidaklah sembarangan karena dia dibentuk atas dasar perintah dan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh undang-undang," papar eks Menteri Hukum dan Perundang-undangan itu.

Yusril melanjutkan, partai politik memiliki peran besar dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraaan negara, sehingga partai tidak bisa sesuka hatinya membuat AD/ART.

"Saya berpendapat jangan ada partai yang dibentuk dan dikelola 'suka-suka' oleh para pendiri atau tokoh-tokoh penting di dalamnya yang dilegitimasi oleh AD/ART-nya yang ternyata bertentangan dengan undang-undang dan bahkan UUD 1945," ungkapnya.

Karena itu, Yusril mengatakan, MA mesti melakukan terobosan hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus apakah AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan UU atau tidak.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati