Netral English Netral Mandarin
20:39wib
Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Arif Rahman mengatakan pihaknya tidak pernah didatangi oleh Kapolda atau Kapolres yang baru dilantik di daerah. Baca artikel CNN In Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Ahmad Riza Patria memastikan tidak akan menghadiri kegiatan Reuni 212.
Soal Haluan Negara, Pimpinan MPR: Diskursus Masih Berkisar Payung Hukum

Minggu, 24-Oktober-2021 22:30

Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan
Foto : Istimewa
Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan
24

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua Majelis MPR Syarief Hasan mengatakan, diskursus soal haluan negara saat ini masih terkait dengan payung hukumnya.

"Yang menjadi diskursus di negara kita sekarang ini adalah untuk memayungi dari haluan negara itu ditempatkan di mana. Itu yang menjadi inti persoalan sekarang," kata Syarief dikutip dari laman resmi MPR, Minggu (24/10/2021).

Syarief menyebut, ada dua pandangan tentang hal itu, yaitu pertama cukup dengan undang-undang, dan kedua payung hukumnya Ketetapan MPR. 

"Ada pandangan yang mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman yang pernah kita lakukan dan masih berlangsung sampai sekarang adalah pembangunan nasional yang dilakukan cukup dengan undang- undang," ujarnya.

Tapi, lanjut Syarief, kalau payung hukum haluan negara dimasukkan ke dalam konstitusi maka akan banyak terjadi pergeseran ketatanegaraan.

“Itu menjadi semakin menarik, karena sistem ketatanegaraan kita sudah final bahwa presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat,” jelas Syarief. 

Lebih jauh, Syarief memaparkan, berbicara haluan negara dan pembangunan nasional adalah dua hal penting yang sangat berkaitan, karena Indonesia memang membutuhkan satu konsep bagaimana membangun bangsa ke depan.

Politisi Partai Demokrat itu menilai, untuk membangun Indonesia ke depan, hal yang patut menjadi komitmen bersama adalah kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya.

"Kepentingan partai harus menjadi nomor kesekian, kepentingan golongan juga nomor kesekian, apalagi nama kepentingan individu," paparnya.

“Kepentingan partai harus menjadi nomor kesekian, kepentingan golongan juga nomor kesekian, apalagi nama kepentingan individu,” ujarnya. 

“Artinya apa, pemimpin yang diberikan amanah oleh rakyat harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan segala-galanya," tandasnya.

Tanpa komitmen itu, lanjut Syarief, maka sulit membuat suatu perencanaan, apalagi kalau perencanaan itu tidak mengikat sehingga bisa menjadi masalah.

Syarief menambahkan, haluan negara dibutuhkan oleh negara dan akan lebih banyak positifnya sehingga hampir dapat dipastikan semua masyarakat setuju dengan adanya haluan negara bagi bangsa Indonesia.

"Karena setiap warga negara menginginkan mengerti negara saya ini 10 tahun akan datang akan seperti apa, 25 tahun ke depan akan seperti apa, atau 100 tahun kedepan seperti apa," pungkasnya.

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wahyu Praditya P

Berita Terkait

Berita Rekomendasi