Netral English Netral Mandarin
01:03wib
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 optimistis target capaian program vaksinasi virus corona di Indonesia akan rampung sesuai target awal pemerintah yakni pada Desember 2021. Kasus COVID-19 meningkat drastis selama seminggu terakhir. Rumah sakit hingga Wisma Atlet melaporkan bed occupancy rate yang terus meningkat.
Soal Impor Beras, Legislator PKS Tantang Jokowi Buktikan Janjinya Berantas Mafia Pangan

Minggu, 14-Maret-2021 13:10

Anggota Komisi Perdagangan DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak
Foto : Istimewa
Anggota Komisi Perdagangan DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak
19

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi Perdagangan DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak mempertanyakan rencana impor 1 juta ton beras yang dilakukan pemerintah. Pasalnya, berdasarkan data produksi proyeksi stok beras nasional, tidak ada urgensinya sama sekali, bahkan merugikan pelaku usaha pertanian dalam negeri. 

Menurut Amin, jika saat ini impor beras dipaksakan, maka kecurigaan masyarakat bahwa masih kuatnya mafia pangan mempengaruhi kebijakan pemerintah sulit dibantah. 

Karenanya, Amin menyebut inilah waktu yang tepat bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuktikan janjinya memberantas mafia pangan dan para pemburu rente ekonomi yang merugikan rakyat. 

“Saya tantang Pak Jokowi untuk membuktikan janjinya memberantas mafia pangan di negeri ini. Mafia adalah penyebab ekonomi biaya tinggi. Mereka mengendalikan rantai distribusi pangan bahkan masuk ke sistem pemerintahan dan mengatur kebijakan,” tegas Amin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/3/2021). 

Amin mengungkapkan, dugaan adanya praktek berburu rente oleh rent seeker didasarkan pada adanya selisih harga beras di pasar dalam negeri dan internasional begitu tinggi yaitu sekitar Rp 2.400 per kilogram. Dengan jumlah impor beras mencapai 1 juta ton, maka nilai marginnya mencapai Rp 2,4 triliun.

Ditambahkan Amin, setiap tahunnya kebijakan impor beras dilakukan pemerintah di saat panen raya. Ini sangat merugikan petani karena memaksa harga beras petani turun dibawah biaya produksi mereka. 

"Jika petani terus diganggu dan dibikin rugi seperti itu, maka akan makin banyak petani yang alih profesi dan menjual lahannya. Jika kondisi ini terus terjadi, maka mimpi kemandirian pangan maupun swasembada pangan tidak akan pernah terwujud," ujarnya.

Lebih lanjut, Ia membeberkan, keputusan pemerintah merencanakan impor tidak sesuai fakta dan data di lapangan. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras tahun 2020 mencapai 31,33 juta ton. Angka tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang mencapai 31,31 juta ton. 

Dengan konsumsi rata-rata per kapita sebanyak 111,58 kg per tahun, Indonesia yang berpenduduk 270 juta jiwa membutuhkan sekitar 30 juta ton per tahun, atau 2,5 juta ton per bulan. Dengan kondisi iklim pada akhir2020 hingga awal2021 ini yang sangat kondusif, sehingga produksi padi tahun 2021 diproyeksikan naik 4,86% dibanding 2020. 

Dari data-data tersebut, maka stok beras nasional pada akhir 2020 mencapai 6,74 juta ton. Dengan proyeksi produksi Januari – Maret 2021 sebesar 8,26 juta, maka menjelang Ramadhan ini, stok beras nasional mencapai 15,01 juta. Dengan kebutuhan beras triwulan pertama 2021 yang mencapai 7,48 juta, maka per Maret 2021 ada cadangan beras sebesar 7,5 juta Ton.

“Pertanyaannya, untuk siapa sebenarnya beras impor tersebut? Karena sesunggunya kebutuhan masyarakat sudah bisa dipenuhi dari produksi petani Indonesia sendiri. Lalu buat apa gembar gembor kita harus benci produk impor itu,” tanya Amin.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli