Netral English Netral Mandarin
13:37 wib
Indonesia menempatkan dua wakilnya di final Yonex Thailand Open 2021 di Impact Arena, Bangkok, Minggu (17/1) siang. Kedua wakil berasal dari sektor ganda putri dan ganda campuran. Sebanyak enam orang meninggal akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi Sabtu (16/1/2021), di sembilan kecamatan dan 33 kelurahan di Kota Manado, Sulawesi Utara, jadi daerah terdampak.
Soal Kerumunan HRS, Teddy Sindir Ridwan Kamil yang Salahkan Mahfud MD

Rabu, 16-December-2020 22:54

Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI) Teddy Gusnaidi
Foto : Twitter
Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI) Teddy Gusnaidi
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia ( PKPI) Teddy Gusnaidi mengomentari pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahwa Menko Polhukam Mahfud MD harus ikut bertanggung jawab atas kekisruhan terkait kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS).

Teddy menilai, tidak tepat jika Ridwan menyebut Mahfud harus bertanggung jawab lantaran mengizinkan penjemputan Habib Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta pada (10/11/2020) lalu. Pasalnya, jika Mahfud melarang penjemputan Imam Besar FPI itu, maka hal tersebut melanggar hukum.

"Mas @ridwankamil, apakah tidak boleh ada penjemputan? Bolehkan? asalkan tidak melanggar hukum dan sesuai dengan protokol. Malah melanggar hukum jika Mahfud MD melarang, karena tidak ada larangan menjemput. @mohmahfudmd," tulis @TeddyGusnaidi, Rabu (16/12/2020).



Teddy lantas menyindir Ridwan Kamil yang membuat pernyataan demikian lantaran diperiksa Polda Jawa Barat terkait kerumunan massa di Megamendung, Kabupaten Bogor. 

Teddy berpendapat, Ridwan berusaha menyalahkan orang lain karena panik diperiksa polisi. Hal itu, lanjutnya, tidak menunjukkan sikap seorang pemimpin.

"Anda dipanggil Polda Jabar untuk dimintai keterangan terkait kasus kerumunan di megamendung. Anda jawab saja pertanyaan itu dengan baik jangan malah panik lalu beropini dan mencoba menyalahkan pihak lain. Itu bukan sikap seorang pimpinan menurut saya. @ridwankamil @mohmahfudmd," katanya.

Apalagi, lanjutnya, Ridwan hanya diminta keterangan oleh polisi, bukan diperiksa sebagai tersangka. Karenanya, Teddy menambahkan, jika Ridwan tidak mau menghadapi masalah, maka sebaiknya jangan menjadi gubernur.

"Anda bukan tersangka, dan kalaupun nanti anda menjadi tersangka, ya hadapi saja, itu bagian dari tanggungjawab anda sebagai Gubernur. Artinya ada yang salah dengan anda, jangan malah menyalahkan pihak lain. Kalau gak mau hadapi masalah, ya jangan jadi Gubernur. @ridwankamil @mohmahfudmd," pungkas Teddy.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai, kekisruhan terkait rentetan kerumunan massa sejak kembalinya Habib Rizieq, berawal dari pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengizinkan penjemputan HRS di Bandara Soekarno- Hatta, Tangerang, Banten, pada (10/11/2020) lalu.

Hal itu disampaikan Ridwan usai menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Jawa Barat, Rabu (16/12/2020). Ia menjalani pemeriksaan terkait kerumunan massa di Megamendung, Kabupaten Bogor. 

"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan," ujar Ridwan di Mapolda Jabar.

Menurutnya, pernyataan Mahfud itu ditafsir masyarakat khususnya anggota FPI maupun simpatisan Habib Rizieq bahwa mereka diizinkan untuk menjemput HRS, sehingga massa bergerak menuju Bandara Soekarno-Hatta.

"Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara 'selama tertib dan damai boleh', sehingga terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah sehingga ada tafsir ini seolah-lah diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, di Jabar, dan lain sebagainya," ucap dia.

Karenanya, pria yang akrab disapa Kang Emil itu berpendapat, Mahfud MD juga mesti ikut bertanggung jawab atas kekisruhan terkait kerumunan massa Habib Rizieq. Ditegaskannya, persoalan rentetan kerumunan yang dihadiri HRS, harus diproses secara adil.

"Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Jadi beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Jadi semua punya peran yang peran yang perlu diklarifikasi," terang Kang Emil.

"Jadi, lewat statemen ini saja bahwa hidup ini harus adil. Semua yang punya peran dalam proses yang kita hadapi harus secara arif, bijak dan segala hormat juga bertanggung jawab terhadap prosesnya," jelasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati