Soal Kisruh Demokrat, Mardani: Diamnya Jokowi Bermakna Setuju dengan Aksi Moeldoko

Selasa, 09-Maret-2021 16:40

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, publik tengah menanti langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait keterlibatanKepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat. 

Mardani berpendapat, jika Presiden Jokowi diam terhadap manuver Moeldoko, maka hal itu bisa bermakna bahwa Presiden setuju dengan aksi Moeldoko. 

"Publik sekarang menunggu langkah Pak @jokowi . Diamnya Pak Jokowi bermakna setuju dengan aksi Pak Moeldoko," tulis Mardani di akun Twitternya, Senin (8/2/2021). 

Menurutnya, keterlibatan elemen kekuasaan dalam kisruh sebuah partai politik, seperti yang dilakukan Moeldoko di Demokrat, menjadi preseden yang sangat buruk bagi kesehatan partai politik dan demokrasi di Indonesia. 

“Bahwa ada perpecahan atau faksi dalam partai politik sesuatu yang niscaya. Tetapi ada elemen kekuasaan apa lagi figur masih aktif masuk campur dari luar. Maka ini akan menjadi preseden yang sangat buruk bagi kesehatan partai politik di Indonesia dan otomatis juga kesehatan demokrasi di Indonesia,” kata Mardani.

Karenanya, anggota DPR ini menyebut kasus Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat, harus menjadi perhatian dari pemerintah. 

"Karena itu kasus KLB Partai Demokrat ini mesti menjadi perhatian dari pemerintah sebagai pembina seluruh Parpol dan penjaga demokrasi di negara kita," cuit @MardaniAliSera.

Seperti diketahui, KSP Moeldoko yang sebelumnya membantah terlibat dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, kini menjabat Ketum Demokrat hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021). 

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, publik tengah menanti langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait keterlibatanKepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat. 

Mardani berpendapat, jika Presiden Jokowi diam terhadap manuver Moeldoko, maka hal itu bisa bermakna bahwa Presiden setuju dengan aksi Moeldoko. 

"Publik sekarang menunggu langkah Pak @jokowi . Diamnya Pak Jokowi bermakna setuju dengan aksi Pak Moeldoko," tulis Mardani di akun Twitternya, Senin (8/2/2021). 

Menurutnya, keterlibatan elemen kekuasaan dalam kisruh sebuah partai politik, seperti yang dilakukan Moeldoko di Demokrat, menjadi preseden yang sangat buruk bagi kesehatan partai politik dan demokrasi di Indonesia. 

“Bahwa ada perpecahan atau faksi dalam partai politik sesuatu yang niscaya. Tetapi ada elemen kekuasaan apa lagi figur masih aktif masuk campur dari luar. Maka ini akan menjadi preseden yang sangat buruk bagi kesehatan partai politik di Indonesia dan otomatis juga kesehatan demokrasi di Indonesia,” kata Mardani.

Karenanya, anggota DPR ini menyebut kasus Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat, harus menjadi perhatian dari pemerintah. 

"Karena itu kasus KLB Partai Demokrat ini mesti menjadi perhatian dari pemerintah sebagai pembina seluruh Parpol dan penjaga demokrasi di negara kita," cuit @MardaniAliSera.

Seperti diketahui, KSP Moeldoko yang sebelumnya membantah terlibat dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, kini menjabat Ketum Demokrat hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021).