Netral English Netral Mandarin
14:27wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Soal Konflik di Afghanistan, Pakar: Sebaiknya Indonesia Tidak Dulu Bersikap

Sabtu, 21-Agustus-2021 10:02

Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana
Foto : Istimewa
Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana
44

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana mengingatkan Pemerintah Indonesia agar tidak mencampuri urusan internal yang sedang terjadi suatu negara, termasuk Afghanistan. 

"Menurut saya, sebaiknya pemerintah tidak dulu bersikap," kata Hikmahanto saat dihubungi di Jakarta, Jumat (20/8/2021).

Saat ini, langkah yang paling tepat dilakukan Pemerintah Indonesia ialah membiarkan dulu proses politik di Afghanistan hingga muncul pemimpin di negara yang terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah tersebut.Selain itu, Indonesia juga harus menunggu sikap dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) karena saat ini Dewan Keamanan PBB juga sedang melakukan sidang membahas situasi di Afghanistan. 

Apalagi, semua pihak juga belum bisa mengetahui siapa yang akan menjadi pemimpin di Pemerintahan Afghanistan. 

Sebagaimana diketahui, Mullah Abdul Ghani Baradar yang merupakan pendiri kelompok Taliban sudah berada di negara itu. Sementara, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani saat ini mengasingkan diri ke Uni Emirat Arab (UEA).Oleh karena itu, ia mengingatkan jangan sampai Pemerintah Indonesia dicap sebagai negara yang mencampuri urusan negara lain.

"Kita tidak ingin turut campur masalah dalam negeri di Afganistan," kata Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani tersebut.

Terkait langkah pemerintah yang berhasil mengevakuasi 26 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Afghanistan, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia tersebut memberikan apresiasi. 

Menurut dia, upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia merupakan bentuk kehadiran dan tanggung jawab negara kepada warganya di suatu negara yang situasinya tidak menentu.

Reporter : Antara
Editor : Nazaruli