Netral English Netral Mandarin
04:21wib
Presiden Joko Widodo mengatakan, kondisi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian dan persoalan yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Sistem perawatan kesehatan Singapura terancam kewalahan menghadapi lonjakan covid-19.
Soal Kontestasi Formula-E 2022, Sekda DKI: Program Gubernur yang Harus Ditindaklanjuti

Kamis, 16-September-2021 08:00

Sekda DKI, Marullah Matali
Foto : Istimewa
Sekda DKI, Marullah Matali
12

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan, salah satu isu strategis Gubernur DKI Anies Baswedan mengenai rencana balap Formula E yang bakal digelar pada Juni 2022 mendatang.

"Saya lihat Ingub (Instruksi Gubernur) yang diberikan kepada saya yah seperti itu (Formula E tetap jalan). Bagi kami tidak ada yang pesimis," kata Marullah Matali di DPRD DKI Jakarta pada Rabu (15/9/2021).

Menurutnya, ajang balap Formula E merupakan salah satu program prioritas Gubernur untuk ditindaklanjuti. Hingga kini, rencana turnamen Formula E masih dibahas secara komprehensif oleh stakeholder terkait, dalam hal ini PT Jakarta Propertindo (Jakpro), serta Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.

"Mudah-mudahan bisa dijalankan, sekarang sedang dilakukan pembicaran-pembicaraan untuk Formula E," ujar Marullah.

Sementara itu anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, PT Jakpro masih menjajaki kerjasama dengan pihak lainnya sebagai upaya kemandirian pembiayaan.

Hal ini sebagaimana rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan daerah tahun 2019 lalu.

Auditor negara itu merekomendasikan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan kemandirian pembiayaan, sehingga Formula E tidak terlalu mengandalkan APBD.

"Waktu awal sebelum pandemi, itu kan kajiannya nggak menggandeng swasta. Nah sekarang karena lagi ada pandemi, maka cari swasta (untuk pembiayaan)," ujar Syarif.

Namun Syarif mengingatkan, pihak swasta yang dimaksud tidak melulu perusahaan milik per orangan atau masyarakat. Kata dia, kemandirian pembiayaan dapat bersumber dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak perusahaan BUMN.

"Menurut saya bunyi dari kata kemandirian swasta jangan direduksi harus swasta murni. Di situ bisa swasta yang tidak membebani APBD maupun APBN, misal bisa dari BUMN atau anak perusahaannya," kata Syarif.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP