3
Netral English Netral Mandarin
20:34 wib
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan korupsi Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dalam sejumlah proyek infrastruktur lainnya di Sulsel. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan program vaksinasi mandiri atau gotong royong tidak ditujukan untuk komersil.
Soal Kudeta, AHY Tak Sebut Nama Dalangnya, Ade: Kesannya Anda Cuma Ngarang Cerita

Rabu, 03-Februari-2021 20:20

Dosen Universitas Indonesia Ade Armando.
Foto : Facebook
Dosen Universitas Indonesia Ade Armando.
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Menurutnya, upaya 'mengkudeta' kepemimpinan PD ini dilakukan secara sistematis oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yakni pejabat pemerintahan di lingkaran dekat Presiden Jokowi.

Dijelaskan AHY, ada lima orang pelaku dibalik gerakan ini, yakni 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

Bahkan, putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyebut bahwa berdasarkan informasi yang diterima, gerakan itu sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY dalam konferensi persnya, Senin (1/2/2021).

Karenanya, AHY mengaku telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran berita itu.

"Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," jelas AHY.

Lebih jauh, AHY menyebut ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," paparnya.

"Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah denganmenyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB)," jelas AHY.

Dalam konferensi persnya, AHY tidak menyebut nama orang-orang yang diduga terlibat dalam upaya pengambilan paksa kepemimpinan partai berlambang bintang mercy itu.

Meski AHY tak menyebut nama, namun elit Demokrat menuding Kepala Kantor Staf Presiden (KSP)Moeldoko jadi sosok di balik upaya pengambilalihan partainya secara paksa.

Pernyataan ini diutarakan Kepala Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya.

“Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko,” tulis Andi Arief di akun Twitternya, Senin (1/2/2021).

“Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi,” cuit @Andiarief_.

Mengomentari hal itu, Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando berpendapat, jika AHY tidak menyebut nama orang-orang yang ingin mengkudeta kepemimpinan Demokrat, maka kesannya AHY mengarang cerita.

"Bro AHY, lebih baik sebut saja nama orang-orang yang ketemu dan dihubungi Moeldoko. Kalau enggak, kesannya Anda cuma ngarang cerita," tulis Ade di akun Facebooknya, dikutip netralnews.com, Rabu (3/2/2021). 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani