Netral English Netral Mandarin
01:16wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Soal Pembatalan Dakwaan 13 MI Kasus Jiwasraya, Pakar: Serahkan ke Lembaga Peradilan

Senin, 23-Agustus-2021 21:45

Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad
Foto : Istimewa
Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad
12

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad menanggapi polemik pembatalan dakwaan terhadap 13 perusahaan manager investasi (MI) oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dalam perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

"Kasus ini menyita perhatian seluruh lapisan masyarakat. Maka sangat wajar jika lepasnya 13 manager investasi dari dakwaan menimbulkan kegaduhan. Silang pendapat pun terjadi untuk menyikapi hal itu," kata Suparji dalam keterangan persnya, Senin (23/8/2021).

Suparji juga mengapresiasi langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengajukan kembali perkara ini ke Pengadilan. Menurutnya, tindakan itu sudah tepat akibat dari dilepasnya 13 manager investasi dari dakwaan karena dakwaan dianggap batal demi hukum.

Dakwaan batal demi hukum, lanjut Suparji,  berdasarkan pasal 143 ayat (2) KUHAP yang menyangkut identitas dan uraian cermat jelas dan lengkap. Dalam pertimbangan, hakim tidak menyinggung masalah itu, justeru menyinggung masalah penggabungan dakwaan yang merupakan domain Jaksa PU berdasarkan Pasal 141 C KUHAP.

"Artinya secara penyusunan dakwaan jaksa sudah profesional sesuai ketentuan 143 KUHAP. Permasalahan, hanya pertimbangan teknis dan perbedaan persepsi soal akibat penggabungan yang bisa menjadi lebih cepat atau tidak saat sidang.  Selain itu juga  biar tidak berkepanjangan polemik, lebih baik diserahkan ke pengadilan," jelasnya.

Namun demikian, Suparji berharap, publik tetap memberikan kepercayaan kepada lembaga peradilan dalam menyelesaikan kasus ini. Dan lembaga peradilan, lanjut Suparji, harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

"Bila semua sudah mengacu pada KUHAP, putusan Majelis Hakim nantinya akan memenuhi rasa keadilan. Dan Inilah yang diharapkan oleh masyarakat," tukasnya.

"Dalam proses hukum yang sedang berjalan ini sangat wajar terjadi dinamika. Maka masyarakat sebaiknya menahan diri dalam menyampaikan pendapatnya," pungkas Suparji.

Sebelumnya, melalui putusan sela pada Senin (16/8/2021), Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membatalkan surat dakwaan 13 perusahaan manajer investasi yang awalnya didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan pada reksa dana milik PT Asuransi Jiwasraya selama 2008-2018.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa perkara ke-13 perusahaan investasi tidak berhubungan satu sama lainnya sehingga dengan penggabungan berkas perkara para terdakwa menyulitkan majelis hakim untuk menilai perbuatan masing-masing terdakwa.

Atas putusan tersebut, JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan kembali berkas perkara 13 manajer investasi ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat (20/8/2021).

“Kami penuntut umum pada Kejari Jakarta Pusat pada hari ini telah melimpahkan berkas perkara 13 korporasi manajer investasi ke PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Bima Suprayoga dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (20/8/2021).

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli