Netral English Netral Mandarin
00:25wib
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan keputusan pemerintah untuk menggelontorkan dana triliunan rupiah ke perusahaan-perusahaan produsen minyak goreng dinilai sudah sangat tepat. Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan kasus korupsi proyek infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan 2011-2016.
Soal Pembelian Lahan Kantor Camat Mampang Prapatan, Ini Kata Ketua DPRD DKI

Sabtu, 15-January-2022 06:00

Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi
Foto : Istimewa
Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memastikan, rencana pembelian lahan untuk kantor Camat Mampang Prapatan, Jakarta Selatan demi kepentingan masyarakat.

Kata dia, kantor Camat Mampang Prapatan saat ini kerap dilanda banjir, sehingga perlu dipindah ke lokasi dan gedung yang baru.

"(Kantor) kecamatan Mampang Prapatan itu kalau boleh tahu semua, banjir tempat itu kalau hujan. Hal-hal itu yang seharusnya dianggarkan, kok ini dihilangkan,” kata Prasetyo pada Jumat (14/1/2022).

Dalam kesempatan itu Prasetyo juga mempertanyakan keputusan Kemendagri yang mencoret alokasi pembelian lahan dan rencana pembangunan kantor Camat Mampang Prapatan tahun anggaran 2022.

Penghapusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5850 tahun 2021 tentang Evaluasi Raperda DKI Jakarta Tentang APBD 2022 dan Rapergub DKI Jakarta tentang Penjabaran APBD 2022.

"Pertanyaan saya, takutnya ada oknum TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang istilahnya meguiding ini ada, ini nggak ada. Nah ini kan untuk kepentingan masyarakat loh," ujar politisi asal Fraksi PDI Perjuangan itu.

Prasetyo juga mengingatkan, bahwa pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan oleh dua pihak, yaitu eksekutif dan legislatif. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri.

"Kami diajak ngobrol bukan semata-mata eksekutif sendiri membahas, karena buag apa fungsi ddari kami reses. Dia (eksekutif) ada musrenbang, kami ada reses," ucapnya.

"Masyarakat minta ii di wilayahnya mungkin MCK, mungkon got nggak betul dan jalan nggak betul, tapi sama dia (eksekutif) diacuhkan. Berarti kan percuma kami reses, dan kami akhirnya pakai duit masyarakat yang nggak ada gunanya," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, keputusan Kementerian Dalam Negeri yang menghapus pengadaan lahan untuk kantor Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan di anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2022, diapresiasi. Langkah Kemendagri dianggap dapat memutus upaya calo untuk mengeruk keuntungan dari proyek pemerintah.

“Saya melihat pertimbangan Kemendagri benar juga, ngapain pihak Pemprov DKI beli lahan untuk kantor Kecamatan Mampang Prapatan, kalau memang Pemerintah DKI masih punya aset sendiri,” kata Direktur Eksekutif Center for Budger Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi pada Kamis (13/1/2022).

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Wahyu Praditya P

Berita Terkait

Berita Rekomendasi