Netral English Netral Mandarin
19:04wib
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan dunia berada di jalur bencana lantaran pemanasan global yang terus berlangsung. Uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 11 calon hakim agung usulan Komisi Yudisial (KY) di Komisi III DPR akan digelar pada pekan depan.
Soal Pembubaran BSNP, Aleg PKS ke Nadiem Makarim: Apa Alasan dan Urgensinya Mas Menteri?

Minggu, 05-September-2021 23:32

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufi
Foto : PKS.id
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufi
24

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufi, mengkritik pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim.

Pembubaran BSNP tertuang dalam Permendikbud Nomor 28/2021 tentang Organisasi Tata Kerja Kemendikbudristek. Peraturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

“Kita sangat perlu bertanya kepada mas menteri apa alasannya, apa urgensinya membubarkan BSNP dan menggantinya dengan badan baru di bawah Kemendikbudristek,” kata Sakinah, Sabtu (4/9/2021).

Sakinah mengatakan BSNP adalah lembaga independen yang dalam keanggotaannya diisi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang.

“Pembubaran BSNP dan menggantinya dengan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan yang secara langsung berada di bawah Menteri dan bertanggungjawab kepadanya,” tegasnya.

Sekretaris jendral Wanita Islam Alkhairaat (WIA) ini pun mempertanyakan tugas Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan yang baru.

“Sebelumnya, tugas dan fungsi Badan Standar Nasional Pendidikan ini adalah untuk semua satuan pendidikan, seperti halnya standar pendidikan yang dikembangkan oleh BSNP juga berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional. Tidak parsial per kementerian, atau per satuan pendidikan,” ungkapnya.

Lanjut Sakinah, dengan tugas dan tanggung jawab langsung kepada Mendikbudristek apakah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan hanya dikhususkan untuk satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek sementara terdapat satuan pendidikan yang berada di bawah naungan kementerian lain.

“Mas menteri membuat blunder, tidak mungkin penyusunan kebijakan standar pendidikan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan asesmen pendidikan semua satuan pendidikan berada dibawah satu badan di Kemendikbudristek,” tuturnya.

“Badan baru yang dibentuk ini berada dibawah tanggung jawab menteri pendidikan, artinya lembaga ini tidak lagi independen, lantas bagaimana dengan satuan pendidikan yang berada di kementerian lain, apakah kemudian tunduk, patuh dan diatur satu badan baru ini,” tegasnya.

Lebih jauh, Sakinah menilai bahwa langkah yang diambil Kemendikbudristek tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

“Penjelasan pasal 35 UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan bersifat mandiri pada tingkat nasional dan propinsi," jelasnya.

"Nah, badan yang dibentuk Kemendikbudristek baru-baru ini tidak mandiri, tidak independen karena berada di bawah komando menteri langsung,” pungkas Sakinah seperti dilansir dari laman Fraksi PKS.  

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati