Netral English Netral Mandarin
23:21wib
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memastikan kebijakan karantina berlaku untuk semua tim MotoGP 2022 tanpa terkecuali. Pemerintah memutuskan memberi nama ibu kota negara baru Indonesia dengan istilah Nusantara. Pemberian nama tersebut dinilai terkesan Jawa Sentris.
Soal Penyidikan Pelanggaran HAM Berat, Senator Papua Barat: Semoga Pernyataan Jaksa Agung Bukan Retorika Kosong

Selasa, 30-November-2021 02:00

Senator Papua Barat Filep Wamafma
Foto : Jaga papua
Senator Papua Barat Filep Wamafma
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Senator Papua Barat Filep Wamafma mengapresiasi sekaligus mengkritik pernyataan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang mengatakan akan melakukan penyidikan umum kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa kini.

Filep berharap apa yang disampaikan Jaksa Agung bukan pernyataan politis atau sekedar retorika belaka.

“Tentu kita mengapresiasi kebijakan Jaksa Agung ini. Secara hukum, hal ini sangat dinantikan berbagai pihak sejak dulu. Mudah-mudah bukan pernyataan politis dan sekadar retorika kosong," kata Filep, Senin (29/11/2021), dikutip dari laman DPD RI.

Kritik dilontarkan Filep bukan tanpa alasan. Pasalnya, ia menyebut bahwa di tahun 2018 telah dibentuk tim khusus untuk menangani masalah pelanggaran HAM berat masa lalu, namun hingga kini kinerja tim tim itu tak terdengar gaungnya.

“Kenapa saya bilang jangan hanya retorika, karena ini kan semacam janji yang berulang-ulang. Kita harus paham bahwa di level eksekutif, penyelesaian pelanggaran HAM masuk dalam Nawacita Presiden Jokowi," ujar Filep.

"Di tahun 2018, sudah dibentuk Tim Gabungan Terpadu Untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, di bawah wewenang Menkopolhukam. Tim Khusus HAM juga sudah dibentuk Jaksa Agung. Tapi progresnya bagaimana?” tanyanya.

Menurut Wakil Ketua I Komite I DPD ini, rencana penuntasan kasus pelanggaran HAM berat seringkali terjadi saling 'pingpong' antara Komnas HAM dan Jaksa Agung.

“Menurut Komnas HAM sudah cukup bukti, tapi menurut kejaksaan tidak cukup bukti, tidak ada saksi kunci, jadi tetap berjalan di tempat. Bagaimana pelaksanaan UU Pengadilan HAM jika semua tetap begitu. Harusnya kejaksaan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM," ungkapnya.

“Sudah ada 13 kasus yang diserahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan. Bagaimana kelanjutannya? Khusus Papua misalnya, Wasior 2001, Wamena tahun 2003, Paniai 2014. Kita tunggu kasus mana yang akan dituntaskan terlebih dahulu," pungkas Filep.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan Kejaksaan Agung akan melakukan penyidikan umum terhadap sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa kini.

"Saya sebagai Jaksa Agung, selaku penyidik HAM Berat mengambil kebijakan penting, yaitu tindakan hukum untuk melakukan penyidikan umum perkara pelanggaran HAM berat masa kini guna menyempurnakan hasil penyelidikan Komnas HAM," kata Burhanuddin dalam keterangannya, Kamis (25/11/2021).

Kebijakan tersebut, lanjut Burhanuddin, merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kebuntuan serta menyelesaikan tunggakan kasus HAM Berat.

"Saya yakin kebijakan ini akan memecah kebuntuan, dan menuntaskan perkara HAM yang menjadi tunggakan selama ini," ujar ST Burhanuddin.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati

Berita Terkait

Berita Rekomendasi