Netral English Netral Mandarin
01:01wib
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan tak mencari Perang Dingin baru dengan China. Sejumlah jaringan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di berbagai daerah menyoroti kasus-kasus dugaan kriminalisasi petani jelang Hari Tani Nasional.
Soal Rektor UI Rangkap Jabatan, Rocky Gerung Sebut Basis Kegilaan Massal

Kamis, 22-Juli-2021 19:45

Akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung
Foto : Istimewa
Akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menilai, banyak persoalan yang terjadi dalam perubahan Statuta Universitas Indonesia (UI) dan jika dibongkar maka akan mendapati basis kegilaan massal.

Hal tersebut disampaikan Rocky mengomentari polemik perubahan aturan soal Statuta UI yang tak lagi melarang rektor rangkap jabatan. Polemik muncul setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI.

PP yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2021 itu mengubah aturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI yang melarang rektor UI untuk rangkap jabatan sebagai komisaris BUMD/BUMN.

"Jadi kalau kita bongkar-bongkar UI itu kita akan ketemu semacam basis kegilaan massal yang beroperasi diam-diam," kata Rocky, dikutip dari kanal kanal YouTube Rocky Gerung Official, Kamis (22/7/2021).

Bahkan, Rocky menduga ada kemungkinan PP 75/2021 diterbitkan karena ada deal-dealan antara pihak UI dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

"Tanpa kita tahu tiba-tiba UI mungkin deal dengan Menteri BUMN 'ya kita palsuin aja deh, atau kita selundupkan kepentingan anda dalam Perpres baru'," ujarnya.

Mantan Dosen UI itu mengatakan, sejak awal kasus rangkap jabatan Rektor UI ramai diperbincangkan publik, pemerintah dan DPR seperti menutup mata atas persoalan tersebut.

Namun, lanjutnya, setelah isu itu mulai reda, pemerintah tiba-tiba menerbitkan PP Nomor 75/2021 mengganti PP Nomor 68/2013 tentang Statuta Universitas Indonesia.

"Jadi sebetulnya kalau kita lihat keadaan dari awal kasus ini, harusnya Presiden dan DPR apalagi, peka terhadap keadaan ini. Tapi kemudian orang diam aja tiba-tiba muncul Perpres baru," ungkapnya.

Rocky kemudian mengubah peribahasa 'buruk muka cermin dibelah' menjadi 'buruk muka cermin diganti' untuk menggambarkan keputusan pemerintah mengizinkan Rektor UI rangkap jabatan.

Rocky menggunakan peribahasa buruk muka cermin diganti karena ia berpendapat bahwa pemerintah berusaha menutupi kesalahan dengan membuat kesalahan baru.

"Jadi ini seperti buruk muka cermin dibelah. Itu masih mending tuh. Buruk muka cermin dibelah maka dia nggak bisa bercermin lagi tuh," tutur Rocky.

"Tapi ini buruk muka cermin diganti. Ya mukanya tetap buruk. Walaupun cerminnya diganti ya tetap buruk aja mukanya kan. Muka UI, muka rektor, muka Erick Thohir, muka Menteri Pendidikan dan seterusnya," terangnya.

Menurut Rocky, apa yang ia sampaikan itu merupakan penilaian publik. "Dan emak-emak, rakyat, mahasiswa melihat itu bahwa mereka hanya mengganti cerminnya itu. Dia pikir kalau ganti cermin mukanya makin bagus, tetap jadi makin buruk," pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati