Netral English Netral Mandarin
23:17wib
BMKG menyatakan gempa yang terus berlangsung di wilayah Ambarawa Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga merupakan jenis gempa swarm dan perlu diwaspadai. Sejumlah calon penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, mengeluhkan soal aplikasi PeduliLindungi serta harga tes PCR yang dinilai mahal.
Soal Rumah DP 0 Rupiah, Uki: 3 in 1 'Bohong, Gagal dan Korup'

Selasa, 21-September-2021 21:01

Politisi muda Dedek Prayudi (Uki)
Foto : Istimewa
Politisi muda Dedek Prayudi (Uki)
15

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politisi muda Dedek Prayudi (Uki) mengatakan, program pengadaan Rumah DP 0 Rupiah oleh Pemprov DKI Jakarta merupakan proyek paling epik.

Menurutnya, ada tiga persoalan dalam program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu, yakni bohong dalam peruntukannya, gagal direalisasikan, dan korupsi dalam proses pengadaannya.

Bohong, gagal dan korupsi itu diistilahkan mantan juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini seperti three in one (3 in 1).

Hal tersebut disampaikan Uki melalui akun Twitternya, Senin (20/9/2021). Ia menautkan pemberitaan media soal pemeriksaan saksi, termasuk anak buah Anies, terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.

Adapun pengadaan tanah di Munjul itu diperuntukkan untuk program Rumah DP 0 Rupiah. Dari temuan awal KPK, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp152,5 miliar.

"Rumah DP0 ini proyek paling epik. BOHONG dalam peruntukkannya, GAGAL dalam realisasinya, KORUP dalam prosesnya. 3 in 1 kayak Sudirman-Thamrin sebelum ganjil genap," tulis @Uki23.

Sebelumnya diberitakan, KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul dengan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang diduga mengetahui soal duduk perkara itu.

Pada Senin (20/9/2021) kemarin, saksi yang dipanggil KPK yakni Kepala Badan Pengelolaan Daerah (BPKD) Edi Sumantri dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riyadi.

Dua anak buah Anies Baswedan itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC).

"Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta Tahun 2019," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/9/2021).

Selain Edi Sumantri dan Riyadi, KPK juga memanggil sejumlah saksi lainnya, yakni Senior Manajer Divisi SDM dan Umum Perumda Pembangunan Sarana Jaya Sri Lestari, Ajeng Amalia selaku pegawai PT Adonara Propertindo bagian keuangan, Andyas Geraldo selaku Direktur PT Embrio, dan Andika Satiharidi Arfa dari pihak swasta.

Kabar terbaru, Selasa (21/9/2021), KPK memanggil Gubernur Anies Baswedan terkait kasus tersebut. Anies juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yoory dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul.

Diketahui, dalam perkara ini, Yoory Corneles Pinontoan disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain Yoory, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya, yaitu Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian (TA), Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene (AR), Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar (RHI), dan satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli