Netral English Netral Mandarin
12:23wib
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas keuangan negara, namun tidak ada pihak ketiga yang mengawasinya. Para ilmuwan di Afrika Selatan mendeteksi varian Covid-19 baru yang memiliki banyak mutasi. Varian ini disinyalir jadi penyebab tingginya penyebaran kasus di negara tersebut.
Soal Struktur Biaya Tes PCR, YLKI Minta Pemerintah Transparan

Rabu, 27-Oktober-2021 10:00

Tes PCR
Foto : Istimewa
Tes PCR
29

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengapresiasi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar harga tes usap PCR diturunkan.

Namun begitu, YLKI menilai, pemerintah belum transparan terkait harga tes PCR. Hal itu dikatakan Ketua YLKI, Tulus Abadi.

"Patut diapresiasi karena setidaknya Presiden telah mendengarkan aspirasi publik atas mahalnya biaya tes PCR," kata Tulus dalam keterangan tertulisnya yang diterima Rabu (27/10/2021).

"Tapi berapa sih sesungguhnya struktur biaya PCR, berapa persen margin profit yang diperoleh oleh pihak provider? Ini masih tanda tanya besar," lanjutnya mempertanyakan.

Setelah Presiden Jokowi meminta harga tes diturunkan, maka menurut Tulus pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap kepatuhan atas perintah tersebut. Hal tersebut penting dikarenakan, dari data yang didapatkan YLKI, banyak sekali provider yang menetapkan harga PCR diatas harga HET yang ditetapkan pemerintah.

"Dalihnya layanan “PCR Ekspress”. Tarifnya pun bervariasi mulai dari Rp 650ribu, Rp 750ribu, Rp 900ribu, Rp 1,5 juta dan seterusnya," ungkap Tulus.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk menurunkan masa uji laboratorium dari yang semula 1×24 jam menjadi maksimal 1×12 jam guna menghindari pihak provider/laboratorium bisa mengulur waktu hasil ujinya.

Ia pun menyoroti wacana terkait semua moda transportasi akan dikenakan wajib PCR. Menurut Tulus, rencana tersebut bisa dilakukan jika harga PCR bisa diturunkan lagi secara lebih signifikan, misalnya menjadi Rp 100ribu.

"Sebab jika tarifnya masih Rp 300ribu, mana mungkin misalnya penumpang bus disuruh membayar tes PCR yang tarifnya lebih tinggi daripada tarif busnya itu sendiri?" keluh Tulus.

Tulus bahkan mempertanyakan bagaimana pemerintah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengguna kendaraan pribadi. Selama ini, menurut data YLKI tak ada pengendalian kendaraan pribadi, baik roda empat dan atau roda dua sehingga akan menimbulkan diskriminasi.

"Karena itu, YLKI menyarankan tidak semua moda transportasi harus dikenakan wajib tes PCR atau antigen. Kembalikan tes PCR untuk keperluan dan ranah medis, karena toh sekarang sudah banyak warga yang divaksinasi," pungkas Tulus.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sulha Handayani

Berita Terkait

Berita Rekomendasi