Netral English Netral Mandarin
20:23wib
Hingga matchday kedua Euro 2020 (Euro 2021) terdapat satu negara yang sudah dipastikan tersingkir dari ajang sepak bola antarnegara paling bergengsi di Benua Biru yaitu Makedonia Utara. Indonesia sedang didera lonjakan kasus Covid-19 di sebagian besar daerah. Peningkatan kasus ini terlihat dari keterisian tempat tidur di rumah sakit oleh pasien Covid-19.
Soal TWK Novel Cs, Elit Demokrat: Doktrin Baru Ala Orba, Kemarin Diresmikan Jokowi

Rabu, 19-Mei-2021 07:30

Politisi Demokrat, Andi Arief
Foto : Istimewa
Politisi Demokrat, Andi Arief
3

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kepala Bappilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief berpendapat, tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan doktrin baru ala orde baru (Orba).

Hal itu disampaikan Andi terkait polemik penonaktifan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya yang tidak lulus TWK.

"Selamat datang test wawasan kebangsaan, doktrin baru ala Orba dengan bentuk lain," tulis Andi di akun Twitternya, Selasa (18/5/2021).

Menurut Andi, TWK yang disebutnya 'doktrin baru ala Orba' itu diresmikan Presiden Joko Widodo pada Senin (17/5/2021).

Diduga pernyataan Andi itu sebagai 'sentilan' terhadap Presiden Jokowi yang pada Senin kemarin menyatakan sikap atas polemik 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

"Kemarin siang diresmikan Presiden Jokowi yang memanfaatkan kisruh KPK. Masuk Pak Eko," cuit @Andiarief_.

Sebelumnya, Presiden Jokowi angkat bicara terkait polemik 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tidak lolos TWK untuk alih status menjadi ASN.

Presiden mengatakan, KPK harus memiliki sumber daya manusia terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Karena itulah, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

Namun demikian, Jokowi meminta agar  hasil TWK itu hendaknya tidak dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes.

"Terkait hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK, hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan, baik terhadap individu maupun institusi KPK," kata Jokowi, Senin (17/5/2021).

"Kendati demikian, hasil tes tersebut hendaknya tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes," sambungnya.

Presiden menambahkan, kalau 75 pegawai KPK itu dianggap ada kekurangan dalam tes tersebut, maka masih ada peluang untuk memperbaikinya melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

Lebih jauh, Jokowi mengaku sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK, bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

"Saya minta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN, untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes, dengan prinsip-prinsip sebagaimana saya sampaikan tadi," pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wahyu Praditya P