Netral English Netral Mandarin
00:06wib
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan keputusan pemerintah untuk menggelontorkan dana triliunan rupiah ke perusahaan-perusahaan produsen minyak goreng dinilai sudah sangat tepat. Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan kasus korupsi proyek infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan 2011-2016.
Soal UU Cipta Kerja, Apresiasi dan Kritik Dilontarkan HNW Terhadap Putusan MK

Sabtu, 27-November-2021 21:40

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nurwahid
Foto : Istimewa
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nurwahid
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat, serta memerintahkan DPR dan Pemerintah untuk memperbaikinya dalam jangka waktu dua tahun.

Menurutnya, putusan tersebut perlu dikritisi karena semestinya apabila MK menyatakan ada cacat formil, maka seluruh isi UU ini dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Namun demikian, HNW menyebut apa pun Keputusan MK ini patut diapresiasi karena MK telah menyampaikan fakta kebenaran konstitusional bahwa memang ada yang salah dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja.

"(Putusan MK) Mestinya ditaati oleh Pemerintah dan DPR (para pembuat UU) sebagai konsekuensi pengakuan dan ketaatan pada konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD NRI pasal 1 ayat 3 dan Pasal 22A dan UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan,” kata HNW melalui siaran pers, dikutip Sabtu (27/11/2021).

HNW mengungkapkan, sejak awal pembahasan RUU Cipta Kerja hingga diujung persetujuan dalam rapat paripurna DPR, Fraksi PKS bersama banyak pihak telah mengingatkan dan mengkritisi DPR dan Pemerintah. Pasalnya, sebut NHW, selain substansi UU-nya bermasalah, proses formalitas juga tidak sesuai dengan teknik dan aturan penyusunan peraturan perundang- undangan.

Padahal, lanjut Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS itu, aspek formalitas sangat penting dalam penyusunan dan pembahasan untuk keabsahan suatu peraturan, karena apabila tidak terpenuhi bisa berujung kepada dibatalkannya keseluruhan UU tersebut.

“Sayangnya, ketika itu hanya FPKS dan FPD yang menolak, mayoritas fraksi di DPR bersama dengan Pemerintah tetap menyetujui diundangkannya RUU Ciptakerja yang baik dari segi substansi dan formil prosesnya bermasalah. Dan akhirnya terbukti, MK juga memiliki pandangan yang sejenis, bahwa ada cacat formal dan masalah substansial dalam UU Ciptakerja,” tuturnya.

HNW mengatakan pihaknya juga sempat mengutarakan agar DPR dan Pemerintah menempuh langkah legislative review (memperbaiki sendiri UU Ciptaker tersebut) karena UU tersebut telah menimbulkan kontroversi dan rasa ketidakadilan di masyarakat, tanpa harus menunggu judicial review yang diajukan oleh sejumlah pihak ke MK.

“Ini sebenarnya cara yang elegan bagi DPR dan Pemerintah untuk mengakui memang ada kesalahan dalam proses pembahasan maupun substansi UU Ciptakerja tersebut. Namun, sekali lagi, sayangnya Legislative Review itu tidak dilakukan,” ujarnya.

“Nah, sekarang MK mengabulkan sebagian JR dengan memerintahkan Pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU Ciptakerja tersebut, dengan deadine waktu 2 tahun. Apabila melewati deadline, UU yang dicabut atau direvisi oleh UU Ciptakerja akan dinyatakan tetap berlaku. Ini harus segera benar-benar ditaati dan dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR,” jelasnya.

HNW juga mengingatkan bahwa selain perintah MK di dalam amar putusan tersebut, Pemerintah dan DPR juga harus membaca utuh salinan putusan tersebut, termasuk poin pertimbangan mahkamah. Dalam salah satu pertimbangannya, MK menyatakan dalam tenggat waktu 2 tahun tersebut, tidak boleh ada hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk membentuk peraturan pelaksana dan pengambilan kebijakan strategis berdasarkan UU Ciptaker tersebut.

“Pemerintah tidak dibenarkan melakukan langkah-langkah tersebut. Artinya, UU Ciptaker ini dinyatakan mati suri sampai ada revisinya yang lebih baik dan sesuai Konstitusi dalam jangka waktu 2 tahun. Kita di DPR (PKS dan lain sebagainya) juga publik penting bersama-sama mengawal dan mengkritisi agar putusan MK ini benar-benar dilaksanakan dengan baik dan benar. Jangan terulang lagi proses formil pembahasan RUU Ciptakerja yang terbukti bermasalah itu,” terangnya.

Lebih jauh, HNW mengatakan bahwa Pemerintah dan DPR perlu meneladani sikap Ketua MK Anwar Usman yang meski memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan tiga hakim lainnya terkait uji formil UU Cipta Kerja, namun Anwar legowo menerima putusan mayoritas hakim MK.

“Tetapi walaupun dia bersikap menolak JR dan karenanya berbeda dengan mayoritas Hakim MK, beliau tetap legowo menerima putusan mayoritas hakim MK bahwa UU Ciptaker ini inkonstitusional bersyarat, dan beliau pun tetap membacakan dan memberlakukan putusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekalipun tidak sesuai dengan pendapat pribadinya,” imbuhnya.

Putusan tersebut, tambah Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini, juga menunjukan ‘keberanian’ mayoritas para hakim MK dalam meluruskan hal-hal yang bengkok dan terus menjaga konstitusi.

“Saya berharap pada perkara-perkara krusial lainnya, termasuk terkait perkara uji materi UU Ciptaker yang lainnya yang berkaitan dengan substansi, keberanian menegakkan kebenaran hukum ini tetap ditunjukan oleh hakim-hakim MK, agar harapan dan kepercayaan Rakyat terhadap penegakan hukum dan lembaga lembaganya, termasuk MK, dapat dijaga dan dikembalikan,” pungkasnya.

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wahyu Praditya P

Berita Terkait

Berita Rekomendasi