Netral English Netral Mandarin
00:19 wib
Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid berencana melaporkan seorang peramal, Mbak You, terkait ramalan Jokowi lengser dari jabatan presiden pada 2021. Peneliti menyatakan varian baru virus corona SARS-CoV-2 yang ditemukan di Inggris dan Afrika Selatan (Afsel) tidak mempengaruhi kerja vaksin Covid-19 buatan Pfizer-BioNTech.
Soal Vaksin Covid-19, Legislator Demokrat Ingatkan Pemerintah Patuhi Aturan

Senin, 04-January-2021 23:30

Lucy Kurniasari,anggota DPR RI.
Foto : dpr.go.id
Lucy Kurniasari,anggota DPR RI.
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat,Lucy Kurniasari mengatakan, upaya pemerintah mendatangkan dan mendistribusikan vaksin Covid-19 ke daerah patut diapresiasi. 

"Ini bukti pemerintah bekerja untuk secepatnya mengatasi pandemi Covid-19," kata Lucy dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/1/2021). 

Namun begitu, Lucy mengingatkan agar pemerintah harus mengikuti prosedur yang berlaku di Indonesia, dimana setiap obat yang akan digunakan harus mendapat izin edar dari BPOM. 



"Hingga sekarang, BPOM belum pernah mengeluarkan izin edar untuk vaksin Covid-19," ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya itu. 

"Begitu juga halnya surat sertifikat halal dari MUI tentang vaksin Covid-19, hingga saat ini belum ada. Padahal MUI yang punya otoritas tentang kehalalan, termasuk vaksin Covid-19," ungkap Lucy.

Karenanya, lanjut Lucy, pemerintah seyogyanya belum melaksanakan vaksin Covid-19 ke masyarakat sebelum ada izin edar dari BPOM dan surat halal dari MUI. Pemerintah harus patuh dengan aturan tersebut.

"Jadi, pemerintah harus memberi contoh kepada masyarakat dalam melaksanakan aturan. Kalau tidak, saya khawatir masyarakat akan melakukan hal yang sama. Tentu hal itu berbahaya bagi bangsa dan negara kalau nantinya masyarakat sudah tak taat pada aturan," pungkasnya. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan HP