Netral English Netral Mandarin
15:55 wib
Tersiar informasi bahwa Kejaksaan Agung memeriksa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan karena adanya unrealized loss investasi. Dibalik suksess harum bumbu masak mi instan indomie ternyata ada Hj Nunuk Nuraini yang kemarin, Rabu, (27/1/2021), tutup usia.
Soal Vaksin Sinovac, Ini Catatan PKS untuk Pemerintah

Rabu, 16-December-2020 18:20

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera,
Foto : Istimewa
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera,
14

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, memberikan catatan penting kepada pemerintah berkaitan dengan hadirnya 1,2 juta vaksin virus corona (Covid-19) yang dikembangkan perusahaan farmasi China, Sinovac.

Mardani mengatakan, kehadiran 1,2 juta vaksin Sinovac merupakan kabar baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Artinya semakin dekat di penghujung pandemi Covid-19. Namun masih banyak catatan yang mengiringi hadirnya vaksin tersebut.

“Perlu diingat bahwa vaksin yang datang harus segera diuji klinis, sementara saat ini Sinovac belum keluar hasil uji klinis tahap III begitu juga dengan sertifikasi halalnya. Surat izin edar dari BPOM setelah prasyarat ketat Emergency Use Authorization (EUA) wajib dimiliki sebelum vaksin diedarkan ke masyarakat,” tulis Mardani di akun Twitternya, Selasa (15/11/2020).



Menurutnya, salah satu catatan besar untuk pemerintah selama penanganan Covid-19 yakni komunikasi yang tidak baik.

"Berikan informasi yang jelas, lengkap dan valid agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Selain itu, semakin cepat uji klinis dan distribusi, semakin cepat pula tingkat kepercayaan konsumen (IKK) dan Indikator PMI membaik," kata Mardani.

Mardani menyebut, simpang siur mengenai jual-beli vaksin Covid-19 jalur mandiri tengah beredar di masyarakat, jangan sampai hal ini dibiarkan berlarut-larut agar masyarakat tidak terkecoh dan dirugikan.

"Satgas Covid-19 perlu menggencarkan sosialisasi terkait rencana ketersediaan vaksin, jadwal vaksinasi sampai mekanisme pembelian vaksin Covid-19 jalur mandiri,” ujarnya.

Ketua DPP PKS ini berharap, pemerintah mau menanggung biaya vaksin melalui mekanisme vaksin program khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No 12 Tahun 2017. Mengingat vaksin menjadi kebutuhan publik sebagai upaya mempercepat kekebalan komunitas.

“Vaksin Covid-19 dapat dikategorikan program khusus sesuai dengan pasal 9 PMK yang menyebut, vaksinasi khusus untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu. Situasi Covid-19 yang menjadi bencana nasional merupakan kondisi khusus sesuai dgn PMK ini,” terang Mardani.

Lebih jauh, Mardani mengingatkan agar pemerintah jangan terburu-buru mengimunisasi masyarakat, prinsip kehati-hatian demi keselamatan masyarakat di atas segalanya. Saat ini berikan kesempatan kepada BPOM untuk bekerja agar kita semua tetap aman jika tiba saatnya vaksinasi.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati