Netral English Netral Mandarin
07:26wib
Putri salah satu pendiri Microsoft, Bill Gates yakni Jennifer Gates, sudah resmi menikah dengan pacarnya. Ia menikah dengan pria muslim dari Mesir bernama Nayel Nassar. Tim bulu tangkis putri China menjadi juara Piala Uber 2020 setelah mengalahkan Jepang pada final yang berlangsung di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Minggu (17/10/2021) dini hari WIB.
Soal Vaksinasi Berbayar, PKS: Pemerintah Ingkar Janji dan Langgar Konstitusi

Selasa, 13-Juli-2021 15:21

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bukhori Yusuf,
Foto : Istimewa
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bukhori Yusuf,
6

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bukhori Yusuf, menyoroti polemik vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar.

Adapun pelaksanaan vaksinasi berbayar ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 19 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkes No. 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dalam Pasal 1 ayat 5 disebutkan: ‘Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada individu/orang perorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan, atau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada karyawan/karyawati, keluarga atau individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha’.

Bukhori menyoroti sejumlah kelemahan pemerintah dalam menerapkan aturan terkait vaksinasi Covid-19.

"Pertama, soal inkonsistensi. Pasal 3 ayat 3 Permenkes No. 84/2020 menyebutkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tidak dipungut bayaran/gratis," kata Bukhori, Selasa (13/7/2021).

"Kemudian dalam Pasal 1 ayat 5 Permenkes No 10/2021 dinyatakan Vaksinasi Gotong Royong bagi karyawan dan keluarganya pendanaannya ditanggung oleh badan hukum/ badan usaha,” paparnya.

Bukhori mengingatkan, pada 16 Desember 2020 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan program vaksinasi gratis bagi masyarakat.

Kemudian pada 24 Februari 2021, Menteri Kesehatan merilis peraturan soal Vaksinasi Gotong Royong bagi perusahaan kepada karyawan dan keluarganya dimana biayanya dibebankan kepada perusahaan.

Teranyar, lanjut Bukhori, pada 5 Juli 2021 muncul Permenkes No 19/2021 dimana dalam Pasal 1 ayat 5 menyebutkan Vaksinasi Gotong Royong bagi individu biayanya ditanggung peserta vaksinasi.

“Pemerintah ingkar janji,” ujar Bukhori seperti dilansir dari laman Fraksi PKS.

Kelemahan kedua, Bukhori menyebut logika pemerintah yang lemah. Pasalnya, pada 27 Januari 2021, Presiden Jokowi telah mencanangkan target sejuta vaksinasi dalam sehari.

Namun, kata Bukhori, dalam perjalanannya target itu tidak tercapai secara konsisten alias gagal. Alih-alih mempercepat distribusi dan memperbanyak sentra vaksinasi, pemerintah justru beralih strategi dengan cara komersialisasi vaksin bagi individu.

“Ini adalah tindakan amoral. Negara dilarang mengeruk untung melalui berbisnis dengan rakyatnya di tengah situasi sulit. Sejatinya, pemerintah memiliki 122 juta dosis vaksin siap pakai namun belum terdistribusi," tegasnya.

Jika alasannya target yang tidak tercapai, lanjut Bukhori, semestinya solusi yang ditempuh adalah mempercepat distribusi dan memperbanyak sentra vaksinasi.

"Lebih jauh, sentra vaksinasi perlu didirikan berbasis RT atau lingkungan dengan katagori merah. Hal ini untuk permudah identifikasi warga, mendorong penguatan edukasi, menghindari terciptanya kerumunan, serta upaya jemput bola untuk perluas vaksinasi,” paparnya.

Di sisi lain, sambungnya, anggaran kesehatan juga telah ditambah dari Rp 172 Triliun menjadi 185 Triliun. Dengan sumberdaya ini, semestinya pemerintah bisa optimalkan serapan anggaran lewat vaksinasi gratis. Dengan demikian, logika vaksinasi berbayar bagi individu untuk mempercepat vaksinasi sesungguhnya sulit diterima akal sehat.

Ketiga, Bukhori menilai vaksinasi berbayar melanggar konstitusi. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 disebutkan setiap orang berhak mendapatkan hidup yang sehat dan memperoleh layanan kesehatan.

Namun dengan adanya vaksin berbayar, ungkap Bukhori, membuat vaksin menjadi barang elit karena dipatok dengan harga tinggi. Dampaknya, tidak semua lapisan masyarakat mampu mengakses vaksin. Hak untuk sehat terhalang oleh komersialisasi akibat pemerintah yang melanggar konstitusi.

“Pemerintah tidak cukup hanya menunda. Kami ingin keputusan itu dibatalkan. Strategi mempercepat vaksinasi tidak boleh dikotori oleh kepetingan ekonomi,” pungkasnya.

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli