Netral English Netral Mandarin
17:52wib
Ebrahim Raisi dinyatakan sebagai presiden terpilih Iran setelah penghitungan suara pada Sabtu (19/6/2021). Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito terkonfirmasi positif Covid-19 menyusul aktivitasnya yang padat dalam dua pekan terakhir ini.
Surat Penonaktifan 75 Pegawai KPK, Fadli Zon Minta Ditinjau Ulang: Buat Gaduh Dan Bikin Spekulasi

Rabu, 12-Mei-2021 00:00

Fadli Zon
Foto : Adiel/NNC
Fadli Zon
17

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politisi Gerindra Fadli Zon ikut mengomentari surat keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan.

Menurutnya, surat tersebut harus ditinjau ulang. Sebab, keputusan penonaktifan itu membuat kegaduhan serta spekulasi terkait isu transisi status pegawai KPK.

"Sebaiknya surat penonaktifan ditinjau ulang agar tak menimbulkan kegaduhan baru n spekulasi bermacam2. Bagaimanapun transisi pegawai KPK ke ASN harusnya dilihat sbg transformasi status administratif bukan menyoal kapasitas kapabilitas atau integritas," tulisnya seperti dilansir akun resmi twitternya, Selasa (10/4/2021).

Seperti diketahui, Penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama 74 pegawai KPK lainnya dinyatakan tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status pegawai menjadi ASN. Novel dan 74 pegawai lain yang gagal itu resmi dinonaktifkan KPK.

Dari surat penonaktifan 75 pegawai KPK itu berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK itu tertanda Ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan di Jakarta 7 Mei 2021. Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Ada empat poin dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu. Berikut ini poin-poinnya, seperti dilansir Detik.com:

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Reporter : PD Djuarno
Editor : Wahyu Praditya P