Netral English Netral Mandarin
09:21 wib
Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menggugat pemerintah Indonesia membayar ganti rugi sebesar Rp56 miliar terkait penggusuran dalam proyek pembangunan Tol Depok-Antasari di Jakarta Selatan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengonfirmasi bahwa Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo akan dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) jadi Kapolri pada Rabu (27/1).
Survei Komnas HAM: Banyak yang Takut Kritik Pemerintah dan Berpendapat di Medsos

Senin, 04-January-2021 07:40

Kantor Komnas HAM di Jakarta.
Foto : Komnas Ham
Kantor Komnas HAM di Jakarta.
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Catatan Akhir Tahun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memaparkan sejumlah isu prioritas terkait HAM sepanjang tahun 2020, salah satunya soal kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul. 

Dalam catatan itu, Komnas HAM mengaku melakukan survei internal pada Juli sampai dengan Agustus 2020 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi terkait kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul. 

Hasilnya, sebanyak 29 persen responden takut mengkritik pemerintah. Sebanyak 36,2 persen responden takut menyampaikan pendapat melalui internet/media sosial. 



"Ketakutan dalam menyampaikan pendapat dan ekspresi bahkan terjadi di lingkungan kerja/kampus/sekolah sebanyak 20,2 persen," tulis Komnas HAM dalam siaran pers Kamis (30/12/2020)di laman resmi Komnas HAM, dikutip hari ini Senin (4/1/2021). 

Hal itu, lanjut Komnas HAM, mencerminkan bahwa pemerintahharus memberikan penghormatan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di dalam lingkup pendidikan dan akademik,melakukan reviu atas UU ITE serta menyegerakan pembahasan RUU Perlin-dungan Data Pribadi.

"Komnas HAM RI menyerukan bahwa penindakan berlebihan apalagi mempidanakan orang yang sedang menyampaikan pendapat dan ekspresi tidak perludilakukan karena berpotensi memberangus HAM dan demokrasi," tegas Komnas HAM dalam catatan akhir tahunnya. 

Lebih lanjut, Komnas HAM menyebut telah menetapkan Peraturan Komnas HAM RI No. 6 Tahun 2020tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi sebagai panduan dan pemaknaan tentangbagaimana pemeriantah menghormati dan melindungi hak atas kebebasanberkumpul dan berorganisasi sesuai dengan koridor hukum dan HAM. 

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani