Netral English Netral Mandarin
12:31wib
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi tentang peringatan dini cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia untuk Minggu 1 Agustus 2021. Seluruh gerai Giant di Indonesia resmi tidak lagi beroperasi di Indonesia mulai hari ini, Minggu (1/8/2021).
Survei SMRC: Hanya 40,2% yang Setuju Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Minggu, 20-Juni-2021 19:00

Presiden Jokowi
Foto : Istimewa
Presiden Jokowi
11

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menurut survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), 74% responden setuju masa jabatan presiden hanya dua periode dan masing-masing selama lima tahun. Sedang 13% responden berpendapat UUD terkait masa jabatan presiden perlu diubah.

Namun, Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando mengatakan, ada perbedaan saat ditanya setuju atau tidak Presiden Joko Widodo mencalonkan lagi untuk ketiga kalinya pada Pilpres 2024. Menurut hasil survei SMRC, 40,2% responden setuju Jokowi maju lagi.

"Sementara 52,9% tidak setuju. Artinya tetap mayoritas mengatakan tidak setuju, tapi angkanya lebih rendah daripada 74% yang tadi bilang bahwa sebaiknya masa kepemimpinan presiden dibatasi dua kali saja," ujarnya saat memaparkan hasil survei secara virtual, Minggu (20/6/2021).

Lebih lanjut dalam survei SMRC, 84,3% responden mengatakan tidak setuju presiden dipilih oleh MPR. Menurut Ade, persentase itu sudah menujukkan publik tetap ingin presiden dipilih langsung.

"Jadi saya rasa ini angka yang cukup atau sangat kuat yang menunjukkan bahwa mayoritas atau mutlak rakyat Indonesia itu mengatakan tidak usah diubah, jangan dipilih oleh MPR. Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Survei SMRC dilaksanakan pada 21-28 Mei 2021 dan dilakukan secara tatap muka dengan 1.072 responden. Margin of error 3,05?ngan tingkat kepercayaan 95%.

Menanggapi survei tersebut, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, mengatakan tidak pernah membahas presiden dipilih oleh MPR. Sikap partai tempatnya bernaung, PDIP, kata Basarah, adalah amandemen terbatas terhadap UUD 45.

Menurut Basarah, terbatas yang dimaksud hanya menambah satu ayat di Pasal 3 UUD terkait kewenangan MPR untuk menetapkan haluan negara dan haluan pembangunan nasional. Jika ada agenda lain di luar sikap partai, PDIP menarik diri dari wacana amandemen terbatas.

"Apalagi, misalkan gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. Ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik, baik kami di MPR, termasuk juga kami di PDIP," katanya.

Lebih lanjut, Basarah berpendapat isu Presiden Joko Widodo tiga periode sudah tak relevan. Sebab, Jokowi sendiri sudah mengatakan yang memunculkan gagasan tiga periode sama saja mau cari muka, mau menampar wajahnya, dan mau menjerumuskannya.

Dengan pernyataan Jokowi seperti itu, menurut Basarah, sudah jelas mantan Gubernur DKI Jakarta ini menolak untuk maju lagi pada Pilpres 2024. Di sisi lain, PDIP sebagai partai tempat Jokowi bernaung juga tak ingin konstitusi diubah hanya untuk kepentingan orang per orang.

"Karena konstitusi itu harusnya diproyeksikan untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, visioner. Saya kira sangat tidak elok konstitusi kita dipermainkan hanya untuk kepentingan orang per orang saja," ucapnya.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP