Netral English Netral Mandarin
10:40wib
Pemerintah Indonesia kritik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang luput menyoroti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di negara-negara maju. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pada Sabtu (25/9/2021) dini hari.
Syarat Vaksin untuk Aktivitas Masyarakat Bentuk Pemaksaan yang Positif

Senin, 02-Agustus-2021 11:20

Gubernur Anies Pantau Vaksinasi Covid-19
Foto : Istimewa
Gubernur Anies Pantau Vaksinasi Covid-19
14

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Fraksi PKS, DPRD DKI, Muhammad Taufik Zoelkifli menilai, keputusan Gubernur DKI, Anies Baswedan mensyaratkan vaksinasi agar aktivitas masyarakat kembali berjalan merupakan bentuk pemaksaan yang positif.

Politisi yang akrab disapa MTZ ini menilai vaksinasi merupakan ikhtiar manusia paling optimal untuk melawan Covid-19 saat ini. 

"Itu kata sains, ilmu pengetahuan. Sains adalah akumulasi pengetahuan ilmiah manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai dengan sekarang. Bukan hasil dari wangsit, klenik, tipu-tipu atau ilmu coba-coba yang hoaks," kata MTZ.

Karena itulah, MTZ menekankan semua pihak untuk menggencarkan kegiatan vaksinasi untuk rakyat Indonesia. 

"Pemerintah harus tetap menyediakan vaksin gratis untuk rakyat," kata MTZ.

MTZ mengaku mendukung rencana kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mensyaratkan sertifikat vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang akan berkegiatan sosial, budaya, ekonomi, keagamaan dan sebagainya.

"Itu bentuk pemaksaan yg positif. Tidak selamanya tindakan pemaksaan buruk. Kita sebagai orang tua seringkali harus memaksa anak-anak untuk belajar, istirahat ataupun ibadah," kata MTZ.

Kebijakan syarat sertifikat vaksin untuk berkegiatan, menurut MTZ, juga bagus untuk menggairahkan kembali ekonomi rakyat. 

Selain karena murah (selama vaksin disediakan gratis oleh pemerintah), lanjur MTZ, kebijakan tersebut bisa membuat para pelaku usaha kembali menjalankan bisnisnya. 

Dengan begitu, mereka tidak akan ragu untuk meminta pegawainya atau konsumennya vaksin. Hal itu bisa masuk dalam biaya resiko dalam bisnisnya. 

"Tetapi kebijakan persyaratan sertifikat vaksinasi itu tentu harus dibarengi pencabutan PPKM atau PSBB yang terlalu membatasi pergerakan masyarakat tanpa memberikan solusi ekonomi bagi mereka," saran MTZ.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP