Netral English Netral Mandarin
11:50wib
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Tak akan Ikuti Langkah Interpelasi, PKS Fokus Bahas Revisi RPJMD

Jumat, 03-September-2021 16:00

Ketua Fraksi PKS, Achmad Yani
Foto : Istimewa
Ketua Fraksi PKS, Achmad Yani
8

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI tak akan mengikuti langkah PSI dan PDIP menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan terkait Formula-E.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Fraksi PKS, Achmad Yani saat pengumuman pengurus baru Fraksi PKS DPRD DKI, Kamis (2/8/2021).

Menurutnya, Fraksi PKS menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk menjalankan hak interpelasi bagi anggota DPRD DKI Jakarta. Pihaknya lebih fokus memperjuangkan nasib rakyat Jakarta.

"Yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana kita bisa fokus memberikan pelayanan memperjuangkan nasib rakyat yang memang dalam kondisi pandemi seperti ini. Dengan apa? Dengan pembangunan yang akan kita lakukan," kata Achmad Yani.

Salah satu cara untuk berkontribusi dalam pembangunan Jakarta itu, tegas Achmad Yani, Anggota DPRD DKI Jakarta harus segera membahas revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Ini yang harus segera dibahas karena sudah diparipurnakan tapi belum juga dibahas. Kemudian soal APBD perubahan. dan juga kita mempersiapkan RAPBD tahun 2022," tutur Achmad Yani.

Diakuinya, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta akan mengajak kolega ya di fraksi lain, termasuk pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan pembahasan regulasi itu.

Sebab, tegasnya, nasib rakyat Jakarta ditentukan oleh regulasi yang saat ini masih digodok oleh anggota DPRD DKI Jakarta.

"Kalau ini tidak terjadi bagaimana nasib rakyat? kalau ini tidak berjalan maka berarti kita mengorbankan rakyat. Janganlah kita mengabaikan apa yang menjadi hak warga masyarakat," tegasnya.

Dia menilai, hak interpelasi yang diajukan PSI dan PDIP itu bukan jalan untuk menyelesaikan masalah formula E. Sebab, tegasnya, rencana perhelatan Formula E telah dibahas pada komisi-komisi terkait dan sudah diberikan penjelasan dari Pemprov DKI.

"Untuk apa lagi kita meminta keterangan? berarti ini kelihatannya ada nilai politis di belakang itu," pungkasnya.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP