3
Netral English Netral Mandarin
19:31 wib
Jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sumatera Utara menolak penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal yang kabarnya digelar di salah satu hotel di Kabupaten Deli Serdang. Presiden Jokowi meminta Kementerian Perdagangan untuk gencar mengkampanyekan slogan cinta produk-produk Indonesia, sekaligus benci produk luar negeri.
Tak Asal Kritikan, SGY Sebut Pernyataan Ali Lubis Sebuah Pesan untuk DPRD DKI

Sabtu, 30-January-2021 20:10

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto.
Foto : Berita Jakarta
Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto.
0

JAKARTA, METRALNEWS.COM - Kritikan Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis, kepada Gubernur Anies Baswedan, sebenarnya juga sekaligus sebagai sebuah pesan ke DPRD DKI. Tujuannya, agar DPRD berperan lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Disamping membuat legislasi, dan penganggaran, juga melakukan pengawasan. Fungsi pengawasan inilah yang dirasa belum maksimal, sehingga ada semacam kritik atau masukan langsung pada gubernur, seperti halnya yang disampaikan oleh Ali Lubis," kata Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto pada wartawan, Sabtu (30/1/2021).

Menurut pria yang akrab disapa SGY ini, jika DPRD menjalankan fungsinya secara maksimal, maka hal-hal seperti ini bisa dihindari. DPRD hendaknya menjalankan fungsi secara aktif, dalam pengawasan, salah satunya kepada mitra dinas terkait maupun BUMD. Termasuk juga terhadap kebijakan Gubernur Anies Baswedan. 

 

Dalam melakukan pengawasan ini, DPRD itu dilengkapi dengan hak dewan. Antara lain, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. "Inilah yang dirasakan tidak maksimal oleh masyarakat," kata dia. 

 

Untuk menunjukkan kinerjanya, lanjut SGY, maka sebaiknya DPRD DKI melaksanakan fungsinya secara maksimal, dengan cara membentuk pansus-pansus terhadap permasalahan yang terjadi.

 

Tujuannya, yakni untuk memberikan masukan dan solusi kepada gubernur. Seperti misalnya, DPRD bisa membentuk pansus Bansos Covid-19, dan pansus kebijakan penanganan Covid-19. Lalu, pansus Formula E, pansus DP rumah 0 persen, pansus kewajiban fasos fasum, pansus makam Covid-19, dan berbagai persoalan lainnya. 

 

"Itulah cara DPRD melakukan pengawasan. Dalam pelaksanaannya, jika ada temuan DPRD dapat menindaklanjuti atau meningkatkan untuk menggunakan hak interpelasi atau hak angket, maupun hak menyatakan pendapat, pada Gubernur Anies Baswedan," katanya. 

 

Tapi, nampaknya, fungsi pengawasan ini dan penggunaan hak dewan tersebut tidak dilaksanakan secara maksimal. "Jadi wajar dong, jika muncul kritik-kritik di tengah masyarakat, seperti hal nya kritik yang disampaikan Ali Lubis," tutur SGY. 

 

Selama ini, selain Fraksi PSI dan PDIP, fraksi lainnya cenderung membisu dalam menyikapi kebijakan Gubernur Anies. Itupun, PDIP dan PSI hanya sekedar kritik normatif, dan tidak ditindaklanjuti, dengan keinginan menggunakan hak interpelasi. Mereka terlihat diam, padahal banyak persoalan yang muncul. "Ada apa ini dengan DPRD??," tanya SGY.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sulha Handayani