Netral English Netral Mandarin
03:14wib
Aparat dari satuan TNI dan Polri akan menjadi koordinator dalam pelaksanaan tracing (pelacakan) Covid-19 dalam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) yang kembali diperpanjang. Presiden Joko Widodo memberi kelonggaran selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
Tak Sepakat dengan Jokowi, Pilih Bela Nasib Orang Kecil, Ade: Hentikan PPKM, Kita Ambil Rute Lain!

Minggu, 18-Juli-2021 12:15

Ade Armando dan Binsar Pandjaitan
Foto : Kolase Netralnews
Ade Armando dan Binsar Pandjaitan
4

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dosen Universitas Indonesia mendesak Pemerintah Joko Widodo segera mengakhiri pemberlakuan PPKM Darurat.

Ia juga menyebut data kasus Covid yang menurut Ade Armando, angka kematian kecil dan angka kesembuhan mencapai lebih dari 97%. 

Selain  itu menurutnya, PPKM juga telah menyengsarakan rakyat kecil. 

“Dari 100% orang yg kena Corona, 2,7% meninggal, 97,3% sembuh. Kalau PPKM diperpanjang, bagaimana nasib penjaja asongan, pedagang kaki 5, supir ojek, taksi, buruh harian, pekerja lepas, dst?” cuit Ade melalui akun FB-nya, Minggu 18 Juli 2021.

“Saya duga mereka yang dukung PPKM diperpanjang adalah mereka yang secara ekonomi berkecukupan,” imbuhnya.

Ia juga mencuit pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang sempat meminta maaf dengan melonjaknya kasus Covid-19.

“It is okay Pak. Kami paham kesulitan pemerintah. Saran kami: hentikan saja PPKM. Kita ambil rute lain: disiplin patuhi protokol, vaksinasi, kuatkan daya tubuh, saling bantu, happy,” tandas Ade sambil membagikan tautan video pernyataannya dalam Channel Cokro TV.

Sementara sebelumnya dilansir CNBC Indonesia, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia karena penanganan Covid-19 di Indonesia, khususnya selam Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, belum optimal dala menekan laju penambahan kasus baru covid-19.

"Sebagai Koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, jika dalam penanganan PPKM Jawa dan Bali ini belum optimal," ujar Luhut dalam konferensi pers, Sabtu (17/7/2021).

Luhut berjanji bahwa pemerintah akan bekerja keras untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dalam PPKM Darurat. "Saya dengan jajaran akan terus bekerka keras untuk menuunkan varian delta ini dan menyalurkan seluruh Bansos kepada masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, kasus Covid-19 di Indonesia semakin meroket di tengah penerapan PPKM Darurat. Bahkan pasien positif bertambah lebih dari 57.000 dalam sehari. Selain itu, kasus kematian juga semakin meningkat dan kasus aktif juga naik.

Hingga H-3 berakhirnya PPKM Darurat, Pemerintah belum memutuskan apakah kebijakan pengetatan mobilitas masyarakat ini akan diperpanjang atau tidak

"Saat ini kami evaluasi PPKM darurat dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut. Kami akan melaporkan kepada Bapak Presiden dan dalam 2-3 hari ke depan kita akan mengumumkan secara resmi "ujar Menko Marves

Menurut Luhut, ada 2 indikator evaluasi dalam PPKM Darurat, yakni indikator peningkatan kasus positif serta bed occupancy ratio bisa membaik.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Evaluasi PPKM Darurat di Istana Merdeka pada Jumat (16/7/2021).

Dalam pengantarnya, Jokowi memberikan beberapa arahan seperti vaksinasi sampai efektivitas penyekatan pada PPKM darurat. Adapun poin penutup yang disampaikan Presiden adalah apakah PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak?

"Ini pertanyaan masyarakat sekarang ini ada satu yang penting yang perlu kita jawab, PPKM Darurat ini akan diperpanjang tidak?," ujar Jokowi.

Jokowi memberikan pesan apabila diperpanjang harus diperhatikan sampai kapan kebijakan ini dilanjutkan. "Ini betul sensitif, harus diputuskan dengan pemikiran jernih, jangan sampai keliru," pesan Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Luhut menyampaikan pemerintah akan menambah anggaran untuk bantuan kepada masyarakat selama masa pandemi Covid-19 senilai total Rp 72,4 triliun untuk penanganan Covid-19. Senilai Rp 39,19 triliun untuk bantuan sosial dan Rp 33,21 triliun untuk anggaran kesehatan hingga akhir 2021 nanti.

"Untuk meringankan beban masyarakat, presiden memberikan bantuan untuk membantu selama terjadi pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Bantuan sosial tambahan Rp 39,19 triliun untuk masyarakat yang akan dikucurkan Menteri Keuangan dan Menteri Sosial," kata Luhut.

Bantuan sosial tambahan ini antara lain terdiri dari:

Beras Bulog 10 kilogram untuk 18,9 juta penerima;

Bansos untuk 10 juta KPM;

Sembako untuk 18,9 juta KPM;

Bansos untuk 5,9 juta KPM daerah;

Kartu Prakerja tambah Rp 10 triliun

Subsidi listrik untuk pengguna 450 VA dan 900 VA diperpanjang tiga bulan sampai Desember 2021;

Subsidi internet untuk siswa, mahasiswa, guru dan dosen.

Selain itu, pemerintah juga menganggarkan peningkatan dana untuk kesehatan senilai Rp 33,21 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk beberapa hal sebagai berikut:

Perawatan pasien di rumah sakit;

Penambahan insentif tenaga kesehatan;

Insentif tenaga vaksinasi;

Pembangunan rumah sakit lapangan;

Pengadaan oksigen

Dua juta obat gratis bagi pasien OTG dan gejala ringan yang isoman

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Irawan HP