Netral English Netral Mandarin
16:50wib
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas keuangan negara, namun tidak ada pihak ketiga yang mengawasinya. Para ilmuwan di Afrika Selatan mendeteksi varian Covid-19 baru yang memiliki banyak mutasi. Varian ini disinyalir jadi penyebab tingginya penyebaran kasus di negara tersebut.
Tak Setuju Jokowi, Ade: Pas PPKM Orang Kaya Maen TikTok Seharian, Orang Miskin Cuman Nangis Seharian

Minggu, 18-Juli-2021 13:20

Ade Armando
Foto : Kolase Netralnews
Ade Armando
23

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kali ini Dosen Universitas Indonesia menolak kebijakan Pemerintah Joko Widodo yang memperpanjang PPKM Darurat. 

Dalam postingan-postingan di akun pribadinya maupun di Channel Cokro TV, Ade Armando mendesak agar Jokowi menghentikan PPKM karena menyusahkan rakyat kecil. 

Kalaupun ada yang mendukung PPKM, menurut Ade Armando, mereka adalah kelompok berekonomi menengah ke atas.

“Pas PPKM.. Orang kaya nonton Netflix dan maen tiktok seharian. Orang miskin cuma bisa nangis seharian,” kata Ade Armando, Minggu 18 MJuli 2021.

Sementara sebelumnya diilansir Merdeka.com, secara terpisah Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI, Ajib Hamdani berharap, pemerintah tidak memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 6 minggu ke depan. Sebab, PPKM berlaku saat ini saja sudah cukup kesulitan dalam likuiditas.

"Dunia usaha berharap agar PPKM tidak diperpanjang. Para pelaku usaha mulai kesulitan likuiditas, terutama UKM," kata Ajib saat dihubungi merdeka.com, Selasa (13/4).

Dia khawatir jika pemerintah benar memperpanjang PPKM Darurat, maka biaya ekonomi di masyarakat akan semakin besar. Dampaknya kemiskinan akan bertambah dan kesenjangan ekonomi akan melebar.

Oleh karenanya, Ajib menyarankan agar pemerintah sebaiknya fokus dengan percepatan vaksinasi. Karena jika pemerintah bisa 1 juta per hari, maka target awal 2022, sudah terbangun herd immunity, atau kekebalan komunal. Pada saat itulah ekonomi akan bisa membaik.

"Karena jika target 70 persen vaksinasi, dari total penduduk sekitar 270 juta orang, berarti harus 189 juta penduduk tervaksin," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Jokowi menyiapkan skenario untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mencapai 4-6 minggu. Hal ini dilakukan mengingat adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian baru atau delta.

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," tulis bahan paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7).

Oleh karena itu, APBN akan diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM Darurat, dan kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Wahyu Praditya P

Berita Terkait

Berita Rekomendasi