Netral English Netral Mandarin
06:30 wib
Polisi akan mengumumkan hasil gelar perkara kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) dalam acara yang dihadiri oleh selebriti Raffi Ahmad pada Kamis (21/1). Komisi III DPR menyetujui penunjukan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri, setelah mendengarkan pendapat fraksi-fraksi dalam rapat internal Komisi III DPR.
Tanah PTPN Dibeli FPI Karena Ditelantarkan, Eko Malah Menyamakannya dengan Analogi Orang Pacaran

Minggu, 27-December-2020 14:05

Pegiat Medoa Sosial Eko Kuntadhi
Foto : Istimewa
Pegiat Medoa Sosial Eko Kuntadhi
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pegiat media sosial Eko Kuntadhi menyindir organisasi Front Pembela Islam yang Terus mengelak disebut telah menduduki tanah yang digunakan untuk membangun Pesantren Markaz Syariah di kawasan Megamendung, Bogor. Kali ini FPI lewat pengacaranya, Ichwan Tuankotta mengatakan bahwa Habib Rizieq Shihab membeli tanah Itu karena sudah ditelantarkan oleh PTPN VIII Selama 25 tahun. 

 

Eko pun menganalogikan hal ini dengan Hubungan pacaran antar dua sejoli. Jadi jika ada seseorang menelantarkan pacarnya, maka orang lain berhak merebutnya.



 

"Mulai sekarang kalau kamu punya pacar, tolong diperhatiin. Kalau ditelantarkan, nanti disamber FPI..." tulis Eko di akun Twitternya, Minggu (27/12/2020).

 

Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN menyebut pembelian tanah oleh Habib Rizieq Shihab (HRS) untuk Markaz Syariah dari petani dinilai salah. Kuasa hukum Habib Rizieq, Ichwan Tuankotta mempertanyakan terkait kesalahan dalam membeli tanah HGU Markaz Syariah tersebut.

 

Ichwan awalnya menjelaskan PTPN VIII sudah menelantarkan tanah Markaz Syariah lebih dari 25 tahun. Karena ditelantarkan, lanjutnya, Habib Rizieq membeli tanah tersebut dari petani.

 

"Karena Habib Rizieq membeli lahan itu dari para petani, penggarap, yang pada saat itu memang tanah tersebut sudah ditelantarkan dan terbengkalai oleh pihak PTPN VIII, begitu. Nah karena tanah itu sudah ditelantarkan dan dikelola oleh pihak penggarap, dalam hal ini warga petani di sekitar situ, itu sudah dari tahun 1991. Jadi sudah 25 tahun lebih tanah itu ditelantarkan," kata Ichwan seperti dilansir dari detik, Minggu (27/12/2020).

 

Dia pun mengatakan seseorang atau badan usaha bisa membeli tanah yang ditelantarkan. Aturan itu, kata dia, tercantum pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Presiden Republik Indonesia.

 

"Karena tanah itu ditelantarkan, konsekuensinya di dalam Undang-Undang Agraria tahun 60, itu ada kaitan tentang penelantaran, ya. Disini disebutkan di Pasal 34 yang saya baca, kalau HGU itu ditelantarkan, otomatis menjadi hapus haknya, begitu," lanjutnya.

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Sesmawati