Netral English Netral Mandarin
23:35wib
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan keputusan pemerintah untuk menggelontorkan dana triliunan rupiah ke perusahaan-perusahaan produsen minyak goreng dinilai sudah sangat tepat. Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan kasus korupsi proyek infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan 2011-2016.
Tanggapi Ancaman Buruh Mogok Nasional, Pengusaha Bilang Begini

Sabtu, 27-November-2021 16:30

Aksi buruh tuntut kenaikan UMP
Foto : Istimewa
Aksi buruh tuntut kenaikan UMP
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) turut menanggapi rencana aksi mogok kerja nasional yang disiapkan para buruh. Apindo menilai mogok kerja nasional tak sesuai dengan aturan yang ada.

"Dalam UU Ketenagakerjaan, mogok yang ada adalah mogok kerja, yang merupakan akibat gagalnya dari perundingan," kata Direktur Apindo Research Institute, Agung Pambudhi dalam keterangannya, Jumat (26/11/2021).

Sebelumnya buruh berencana menggelar aksi mogok kerja nasional pada 6-8 Desember 2021. Diklaim akan ada 2 juta buruh yang akan ikut dalam aksi mogok kerja nasional itu dan mereka berasal dari 100 ribu pabrik.

Agung menjelaskan, mogok kerja memang merupakan hak dari para pekerja dan diatur dalam sederet peraturan ketenagakerjaan. Menurutnya, mogok kerja yang sesuai dengan aturan adalah dilakukan terlebih dahulu perundingan dengan pengusaha.

"Jika perundingan itu gagal maka pekerja berhak melakukan mogok kerja," ujar dia.

"tDan kalau kita lihat aturan yang lebih teknis, kita lihat pada pasal 140 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa mogok kerja dapat dilaksanakan bila ada pemberitahuan SP atau SB secara tertulis kepada pengusaha dan dinas tenaga kerja sekurang-kurangnya 7 hari sebelumnya dan memuat alasan mogok kerja. Jika hal tersebut tidak dipenuhi maka mogok kerja tersebut menjadi tidak sah," lanjutnya.

Namun demikian, Agung menjelaskan, jika mogok kerja tersebut tidak sah, akan ada akibatnya. Dia menjelaskan dalam Kepmenaker Nomor 232 Tahun 2003 di pasal 6 disebutkan bahwa mogok kerja yang tidak sah akan dikualifikasikan sebagai mangkir dan bisa dianggap sebagai pengunduran diri.

“Lalu apabila pengusaha melakukan pemanggilan kepada pekerja yang melakukan mogok kerja untuk kembali bekerja sebanyak 2 kali berturut-turut dalam waktu 7 hari, maka pekerja atau buruh tersebut ketika dia tidak memenuhi pemanggilan dapat dianggap sebagai pengunduran diri. Itu norma peraturan perundang-undangan menyangkut tentang mogok kerja,” tegasnya.

Ketua Umum Apindo, Hariyadi B Sukamdani pun mengimbau kepada seluruh pengusaha dan anggota Apindo untuk memberitahukan kepada seluruh pekerjanya terkait ketentuan mengenai mogok kerja tersebut.

“Unjuk rasa adalah bagian dari hak untuk menyatakan pendapat, terutama di sini mengenai masalah hak-hak untuk mengeluarkan pendapat. Tapi kalau untuk sampai mogok, mogoknya itu mengganggu perusahaan saya rasa itu sudah tidak pas, karena kita ada regulasinya. Sudah disampaikan oleh Pak Agung, bahwa mogok yang kita kenal itu adalah mogok karena gagalnya perundingan antara pemberi kerja dan pekerjanya,” terangnya.

Oleh karena itu, Hariyadi mengimbau kepada seluruh pengusaha untuk mengambil langkah sesuai dengan aturan yang ada, jika buruh tersebut melakukan mogok kerja nasional yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Jadi kalau sampai tidak ada di tempat dianggapnya mangkir. Jadi kita hanya mengimbau dan mengingatkan bahwa jangan sampai perusahaan itu menjadi terganggu dan perusahaan juga mempunyai hak untuk juga melindungi dari hal-hal yang memang di luar daripada aturan," tutupnya.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP

Berita Terkait

Berita Rekomendasi