Netral English Netral Mandarin
12:49wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Tanggapi Moeldoko, PKS: Pemerintah Jangan Gegabah Mengumbar Tuduhan Radikal!

Minggu, 19-September-2021 14:15

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes
Foto : Istimewa
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes
15

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes mengomentari pernyataanKepala Staf Presiden (KSP) bahwa paham radikal sudah menyusup di tengah-tengah masyarakat dan lembaga pendidikan secara sistematis dan terstruktur.

Fahmy mengatakan, pemerintah kerap menuduh radikal secara serampangan tanpa menjelaskan batasan yang dimaksud dengan faham dan gerakan radikal tersebut.

Repotnya lagi, menurut Fahmy, seringkali cap radikalisme itu menyasar kepada umat Islam dan mengaitkannya dengan perilaku seseorang yang sedang menjalankan ajaran agamanya.

“Kita pernah mendengar lontaran dari beberapa pihak yang mengaitkan perilaku radikal dengan tampilan pakaian (cadar, celana cingkrang), berjenggot, berpenampilan rapih dan baik (looking good), bahkan santri yang tidak mau mendengar musik,” kata Fahmy dalam keterangannya, Minggu (19/9/2021).

Fahmy menambahkan, dalam tes wawasan kebangsaan di Lembaga KPK atau survei karakter yang diselenggarakan Kemendikbud juga ada butir-butir pertanyaan yang menempatkan posisi memilih pemimpin dari kalangan agamanya, atau lebih memilih pemimpin laki-laki ketimbang perempuan dikategorikan sebagai sikap diskriminatif atau bisa saja dianggap sebagai sikap radikal.

“Sikap radikal yang kita perangi adalah sikap dan perilaku yang merusak ajaran agama dan sendi-sendi kehidupan bangsa, sikap yang destruktif, intoleran dan sarat dengan tindakan kekerasan," ujarnya.

“Sikap radikal yang kita perangi adalah sikap dan perilaku yang merusak ajaran agama dan sendi-sendi kehidupan bangsa, sikap yang destruktif, intoleran dan sarat dengan tindakan kekerasan. Adapun sikap-sikap taat menjalankan perintah agama sama sekali bukanlah faham radikal,” terang Fahmy.

Fahmy mengingatkan, sikap-sikap taat menjalankan perintah agama sama sekali bukanlah faham radikal. Ditegaskannya, menjalankan perintah agama dalam kehidupan sehari-hari dijamin oleh konstitusi dan sesuai dengan Pancasila.

"Jadi, ketika ada seorang muslim berpakaian, berjenggot atau bercadar, menghafal al Qur’an, tidak mau bersentuhan dengan orang yang bukan muhrim, tidak mau berpacaran, dan segala praktek yang didasarkan kepada ajaran Al Qur’an ataupun Sunnah Nabi Muhammad SAW, itu semua tidak boleh dituduh radikal," ungkapnya.

“Menjalankan perintah agama dalam kehidupan sehari-hari dijamin oleh konstitusi kita, dan sesuai dengan Pancasila. Pemerintah jangan sembrono mengumbar tuduhan radikal. Harus ada batasan yang jelas dan tegas apa yang dimaksud dengan faham dan tindakan radikal yang dilarang,” jelas Fahmy.

Dalam kaitan dengan radikalisme ajaran agama, lanjut Fahmy, pemerintah mesti duduk bersama para alim-ulama untuk mendengar dan membahas batasan sikap dan perilaku radikal tersebut. Pemerintah tidak boleh seenaknya saja menuduh radikal, tanpa batasan yang jelas.

“Pernyataan Moeldoko yang menuduh Lembaga Pendidikan telah tersusupi ajaran radikalisme secara sistematis dan terstruktur adalah tuduhan yang sembrono dan perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan keresahan, saling curiga dan menebar fitnah,” pungkasnya seperti dilansir dari laman Fraksi PKS.

Sebelumnya, KSP Moeldoko menyebut paham radikal menyusup di lembaga pendidikan. Ia mengatakan paham itu sudah menjadi ancaman nyata yang akan merusak persatuan bangsa.

"Paham radikal sudah menyusup di tengah-tengah masyarakat dan lembaga pendidikan. Ini harus kita waspadai karena gerakannya tersistematis dan terstruktur," kata Moeldoko di Pondok pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (16/9/2021).

Karenanya, Moeldoko menyebut bahwa saat ini dibutuhkan sistem pendidikan dan pembentukan karakter yang komprehensif dan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk pesantren, untuk mencegah masuknya paham radikal ke generasi penerus bangsa.

"Saya berkeyakinan bahwa pesantren adalah center of gravity dalam pembangunan character building," tutur mantan Panglima TNI itu seperti dikutip Antara.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati