Netral English Netral Mandarin
05:43 wib
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno-Hatta akan menerapkan sistem baru agar tak ada lagi surat hasil tes Covid-19 palsu. Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan bahwa keterisian tempat tidur Intensive Care Unit (ICU) pasien Covid-19 di 101 rumah sakit rujukan telah mencapai 85 persen.
Sebut Tanpa FPI, Birgaldo: Saya Akan Buat Kopi Terbaik untuk Bapak Jokowi

Rabu, 30-December-2020 13:53

Sebut Tanpa FPI, Birgaldo sebut Saya Akan Buat Kopi Terbaik untuk Bapak Jokowi
Foto : Istimewa
Sebut Tanpa FPI, Birgaldo sebut Saya Akan Buat Kopi Terbaik untuk Bapak Jokowi
10

BATAM, NETRALNEWS.COM - Menanggapi keputusan Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang melarang dan membubarkan organisasi Front Pembela Islam (FPI), pegiat kemanusiaan Birgaldo Sinaga, mengapreasiasi Jokowi.

"Terimakasih Pak Presiden Jokowi... Saya punya kopi dari kampung tanah Batak Pak. Kalo singgah ke Batam, saya akan buat kopi terbaik untuk saya suguhkan ke Bapak Jokowi. Matur nuwun Pak Presiden...(emoticon love)," kata Birgaldo sambil mengunggah gambar bertulis "Tanpa FPI".

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah secara resmi melarang seluruh kegiatan Front Pembela Islam atau FPI. Selain itu, pemerintah juga akan menghentikan segala aktivitas yang digelar oleh FPI.

Baca Juga :


Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. Ia menuturkan, bahwa alasan keputusan pemerintah tersebut ialah karena organisasi yang dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab itu tidak memiliki kedudukan hukum.

Hal tersebut berdasarkan putusan MK Nomor 82/PUU112013 yang diteken pada 23 Desember 2014.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai oramas maupun sebagai organisasi biasa," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (30/12/2020).

Mahfud juga mengatakan, bahwa FPI tidak lagi melakukan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) kepada negara per Juni 2019.

Di samping itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyebut kalau FPI kerap melakukan pelanggaran selama berdiri sebagai organisasi massa.

"Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya," ungkapnya.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto