Netral English Netral Mandarin
10:31wib
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku siap maju menjadi calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Presiden Joko Widodo ingin agar pelaksanaan penyuntikan booster vaksin Covid-19 dilakukan mulai awal 2022.
Tarif PCR Jawa-Bali Maksimal Rp495.000, Menkominfo: Laporkan Jika Ada Pelanggaran!

Sabtu, 21-Agustus-2021 12:40

Johnny S Plate, Menteri Kominfo.
Foto : kominfo.go.id
Johnny S Plate, Menteri Kominfo.
37

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak masyarakat untuk mengawal harga tes PCR yang baru ditetapkan.

"Lebih lanjut, kami harapkan partisipasi aktif masyarakat sebagai pengguna, untuk ikut mengawasi penerapan batas tarif harga PCR yang baru. Warga dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum jika menemukan pelanggaran," kata Johnny dalam keterangan pers, Jumat (21/8/2021).

Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2845/2021 menetapkan tarif tertinggi tes Polymerase Chain Reaction atau PCR sebesar Rp495.000 di Jawa-Bali dan Rp525.000 di luar Jawa-Bali.

Aturan ini mulai berlaku sejak 17 Agustus lalu. Kominfo mengajak masyarakat melaporkan potensi pelanggaran di lapangan.

"Penyesuaian ini dilakukan untuk mempermudah akses masyarakat mendapatkan tes PCR. Semakin banyak yang melakukan tes, maka semakin cepat penularan virus dapat ditekan. Sehingga, semakin optimal pula penanganan COVID-19. Jadi, ini dari kita, oleh kita, dan untuk perlindungan kita semua," kata Johnny.

Johnny menilai perlu kolaborasi dari berbagai pihak untuk mengaplikasikan aturan ini dengan baik dan agar penanganan pandemi virus corona berjalan maksimal.

"Pemerintah sebagai pengambil kebijakan tidak bisa bekerja sendirian. Kita memerlukan kerja sama dari para pelaksana kebijakan, dalam hal ini fasilitas pelayanan kesehatan atau klinik yang menawarkan layanan tes PCR. Kemudian, fungsi pengawasan yang dapat dilakukan bersama-sama, baik oleh pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat," kata Johnny, seperti dilansir dari Antara.

Selain itu, pemerintah meminta seluruh Dinas Kesehatan Provinsi hingga kabupaten/kota mengawasi ketat penerapan kebijakan ini, khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan dan pemeriksa lain yang memberikan pelayanan tes PCR.

Dinas Kesehatan merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat serta bagian dari otonomi daerah sehingga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan.

Biaya tes PCR di luar Jawa-Bali ditetapkan dengan memasukkan variabel transportasi. Batasan tarif ini berlaku untuk pemeriksaan mandiri.

Batas tarif tertinggi tidak berlaku untuk penelusuran kontak atau rujukan kasus COVID-19 ke rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RT-PCR dari pemerintah atau bagian dari penjaminan pembiayaan pasien COVID-19.

Reporter : Antara
Editor : Irawan HP